SORBAN: Wacana Tinggal Kelas Harus Disertai Perlindungan dan Dukungan Belajar

NUSA DUA, BALI/JAKARTA, 8 Oktober 2026 — Wacana mengakhiri kenaikan kelas otomatis kembali mengemuka setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menanggapi rekomendasi Dewan Pendidikan di tengah Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XII. Ia menyebut kemungkinan penerapan mulai tahun ajaran 2027 apabila usulan disetujui, tetapi meminta kajian akademik dan masukan para ahli terlebih dahulu. Bagi SORBAN, pernyataan bersyarat tersebut harus dibaca sebagai wacana, bukan keputusan pemerintah yang sudah berlaku.

KONASPI XII berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2–4 Oktober 2026. Tanggapan Mu'ti yang menjadi perhatian publik disampaikan melalui rekaman kanal Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang diakses pada 7 Oktober. DetikEdu dan Mistar melaporkan bahwa masukan itu antara lain berasal dari Dewan Pendidikan. Dalam forum yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto membicarakan kompetisi sebagai bagian dari upaya melahirkan talenta unggul.^[1][2]

Jangan samakan usulan dengan aturan

Mu'ti menyatakan kesiapan mempertimbangkan kebijakan itu bila rekomendasi disetujui dan menjadi bagian dari hasil konvensi. Ia menghubungkan usulan dengan kebiasaan belajar dan jiwa kompetitif murid, tetapi juga menegaskan perlunya kajian akademik dan masukan pakar. Pemerintah belum menyampaikan keputusan formal melalui pernyataan yang diberitakan tersebut.

KONASPI XII menghasilkan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Namun, rekomendasi forum akademik bukan dengan sendirinya peraturan yang mengikat sekolah dan keluarga. Ditjen Pendidikan Tinggi mencatat Konsensus Bali sebagai bahan masukan kebijakan; tindak lanjut tetap berada pada pemerintah dan harus berjalan melalui prosedur yang sesuai.^[3]

SORBAN menilai komunikasi pemerintah harus menjaga kepastian bagi murid, orang tua, dan guru. Penggunaan frasa “mulai 2027” tanpa penjelasan status dan tahap keputusan berisiko dipahami sebagai ketetapan final. Pemerintah perlu menyatakan apa yang masih berupa usulan, proses konsultasi yang akan ditempuh, dan dasar hukum yang diperlukan.

Kerangka sekarang menuntut penilaian menyeluruh

Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan masih tercatat berlaku. Regulasi itu menempatkan penilaian sumatif sebagai dasar penentuan kenaikan kelas. Laporan kemajuan belajar yang dipertimbangkan mencakup capaian pada seluruh mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan prestasi lain selama satu tahun ajaran. Satuan pendidikan menetapkan mekanisme dengan mengikuti pedoman yang berlaku.^[4]

Artinya, hukum yang berlaku tidak menjanjikan kenaikan kelas tanpa evaluasi. Sekolah memiliki ruang mengambil keputusan berdasarkan perkembangan belajar murid secara menyeluruh. Sebelum memperkenalkan perubahan, kementerian perlu menjelaskan apakah yang hendak diubah adalah mekanisme, kriteria, pedoman pelaksanaan, atau dukungan yang diterima murid.

Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi 2025 memberi arahan penting bagi perlindungan murid. Penentuan tidak naik kelas perlu melalui musyawarah pendidik dan mempertimbangkan proses belajar serta pendampingan sejak awal tahun. Komunikasi dengan orang tua perlu dijaga. Tidak naik kelas ditempatkan sebagai pilihan terakhir; jika diputuskan, sekolah harus memberikan intervensi agar murid tetap berkembang.^[5]

Kebijakan harus memperkuat layanan

SORBAN memahami dorongan untuk memperbaiki hasil belajar dan membangun disiplin. Namun, tinggal kelas tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutupi persoalan pembelajaran. Jika anak mengalami kesulitan, sekolah dan pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan lebih awal, menyediakan pendampingan yang sesuai, dan menjelaskan kriteria penilaian kepada keluarga.

Kajian akademik yang diminta Mendikdasmen perlu menguji dampak kebijakan terhadap murid dari latar sosial dan kebutuhan yang berbeda. Kriteria harus transparan dan konsisten; alasan keputusan perlu dapat diterangkan; orang tua perlu memperoleh ruang berdialog; dan intervensi belajar harus tersedia sebelum maupun sesudah keputusan. Kebijakan juga perlu memastikan murid dengan hambatan kesehatan, disabilitas, dan kondisi ekonomi tidak diperlakukan seolah masalah belajar mereka semata-mata akibat kurang rajin.

Dari sudut advokasi kebijakan publik, keberhasilan tidak semestinya dinilai dari banyaknya murid yang tidak naik kelas. Yang lebih relevan ialah apakah kompetensi murid bertumbuh, bantuan datang tepat waktu, serta keputusan sekolah adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu melibatkan guru, orang tua, murid, pakar, dan organisasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Sampai ada aturan atau keputusan resmi, publik sebaiknya tidak menyebarkan klaim bahwa kebijakan nasional sudah berubah. Yang dapat dipastikan saat ini: usulan kembali menerapkan kebijakan tidak naik kelas telah disampaikan, sementara penerapannya masih memerlukan persetujuan dan kajian akademik.

Referensi

1. Trisna Wulandari, detikEdu, “Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027, Ini Respons Mendikdasmen,” 7 Oktober 2026. Baca sumber.
2. Elfa Harahap, Mistar.id, “Mendikdasmen Angkat Bicara Soal Wacana Tidak Naik Kelas Mulai 2027,” 8 Oktober 2026. Baca sumber.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek, “Undiksha Tuan Rumah KONASPI XII, Rumuskan Arah Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045,” 5 Oktober 2026. Baca sumber.
4. Badan Pemeriksa Keuangan, “Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan,” ditetapkan 26 April 2022, status tercatat berlaku. Baca peraturan.
5. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen, “Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Edisi Revisi Tahun 2025,” 2025. Baca panduan.

Artikel ini merupakan hasil penyaduran dan adaptasi editorial dari naskah utama NaufalLawyer.com.

SORBAN | Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Naufal Lawyer | Pengacara Banyuwangi

Dukung kami terus menyuarakan keadilan dan advokasi hukum untuk rakyat.

Klik dukungan: https://teer.id/naufallawyer