SORBAN Kecam Krisis Asap Samarinda: Keselamatan Rakyat Jangan Kalah oleh Karhutla

SAMARINDA, 19 Oktober 2026 — Kematian balita berinisial YS, berusia 14 bulan, di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, pada Kamis, 15 Oktober 2026, menjadi perhatian publik di tengah persoalan asap kebakaran hutan dan lahan. Keluarga menduga paparan asap turut memengaruhi kesehatan anak tersebut, meskipun Dinas Kesehatan Samarinda menyatakan kematiannya tidak disebabkan karhutla.

Dari perspektif Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), persoalan ini tidak boleh berhenti pada silang pendapat mengenai penyebab kematian YS. Tanggung jawab pemerintah atas keselamatan masyarakat harus menjadi agenda utama, terutama ketika kebakaran lahan dan gangguan kualitas udara belum sepenuhnya teratasi.

Duka di Palaran dan Kenyataan Warga yang Hidup Berdampingan dengan Asap

YS meninggal setelah mengalami gangguan pernapasan dan menjalani perawatan di RS Mulya Medika Samarinda. Menurut keterangan keluarga yang diberitakan sejumlah media, kondisi anak tersebut memburuk sebelum akhirnya membutuhkan perawatan lanjutan pada 14 Oktober 2026.

Di sekitar tempat tinggal YS, keluarga mengaku kerap mendapati asap dan abu hitam yang diduga berasal dari kebakaran lahan.

Keterangan tersebut mendapat perhatian Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. Setelah mengunjungi rumah duka pada 17 Oktober, organisasi tersebut mengungkap adanya paparan asap yang dirasakan di lingkungan permukiman.

Namun, keterangan medis harus diperlakukan secara terpisah.

Dinas Kesehatan Samarinda menyatakan kematian YS bukan akibat karhutla berdasarkan penelusuran kepada fasilitas kesehatan. Dokter spesialis anak yang menangani YS juga menjelaskan bahwa gangguan pernapasan dapat disebabkan berbagai faktor dan temuan medis yang disampaikannya tidak memastikan keterkaitan dengan asap kebakaran.

SORBAN menempatkan penjelasan tersebut sebagai fakta penting yang harus dihormati.

Pada saat yang sama, catatan kebakaran di wilayah Samarinda tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur, kejadian kebakaran lahan telah tercatat di Bukuan, Palaran, pada 7 dan 10 Oktober 2026. Kawasan Bantuas, yang masih berada dalam Kecamatan Palaran, juga tercatat mengalami kebakaran pada 15 Oktober.

Pemerintah Kota Samarinda bahkan memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 19 Oktober 2026.

Pada 18 hingga 19 Oktober, petugas gabungan kembali menghadapi kebakaran di Kecamatan Sambutan, dengan luasan yang diperkirakan mencapai 10 hektare.

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak boleh dicampuradukkan sebagai satu kebakaran atau dianggap membuktikan penyebab kematian YS. Tetapi keseluruhannya memperlihatkan bahwa masyarakat Samarinda masih menghadapi persoalan lingkungan yang serius.

Yang patut diuji adalah apakah respons pemerintah telah sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi warga.

SORBAN Kecam Ancaman Asap yang Terus Berulang, Pemerintah Harus Membuktikan Perlindungan

Melalui pandangan editorial ini, Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara mengecam setiap bentuk pembiaran, lemahnya pengawasan, serta ketidakefektifan kebijakan yang dapat membiarkan masyarakat terus terpapar bahaya kebakaran lahan.

SORBAN tidak menyatakan pemerintah telah terbukti menyebabkan kematian YS. Kecaman diarahkan pada perlunya penilaian kritis terhadap kewajiban pemerintah menjamin lingkungan aman dan sehat bagi seluruh warga.

Pemerintah tidak boleh menjadikan bantahan terhadap dugaan penyebab kematian seorang balita sebagai akhir pembahasan.

Masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih luas: seberapa efektif pengendalian kebakaran, bagaimana pemerintah memantau kualitas udara, dan sejauh mana warga telah mendapatkan perlindungan kesehatan.

SORBAN mengakui bahwa petugas pemerintah, relawan, dan unsur penanggulangan bencana telah bekerja menangani kebakaran di lapangan. Perpanjangan status tanggap darurat pun menunjukkan adanya tindakan kelembagaan.

Namun, keberadaan kegiatan pemadaman tidak otomatis membuktikan seluruh kebutuhan perlindungan masyarakat telah terpenuhi.

Kritik SORBAN menuntut adanya ukuran hasil yang transparan.

Apakah informasi kualitas udara diberikan secara mudah dipahami masyarakat? Apakah keluarga yang memiliki bayi dan balita mendapatkan arahan kesehatan sesuai kebutuhan usianya? Apakah tersedia ruang perlindungan atau bantuan khusus ketika paparan asap meningkat? Apakah pemerintah memiliki sistem tindak lanjut terhadap pengaduan warga?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui data dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah telah bekerja.

SORBAN mendesak Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta kementerian dan lembaga pusat yang berwenang melakukan evaluasi bersama atas kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla.

Evaluasi perlu melibatkan instansi lingkungan hidup, BPBD, dinas kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta perwakilan masyarakat terdampak.

Hasilnya harus dapat diperiksa publik.

SORBAN juga mendorong penyediaan informasi kualitas udara yang diperbarui secara berkala, sistem peringatan dini yang menjangkau permukiman, serta layanan perlindungan yang tepat bagi kelompok rentan.

Bukan hanya petugas pemadam yang harus mendapat perhatian. Warga yang tinggal dekat lokasi kebakaran juga berhak mengetahui risiko dan mendapatkan dukungan untuk mengurangi paparan.

Hak Rakyat atas Lingkungan Sehat Menuntut Kebijakan dan Penegakan Hukum

Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, yang mengatur hak atas lingkungan sehat, informasi lingkungan, partisipasi masyarakat, dan akses keadilan.

Hak atas informasi menjadi penting dalam situasi karhutla karena warga membutuhkan data yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan perlindungan.

Pemerintah yang menjalankan kewenangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan juga harus memastikan adanya koordinasi, pemantauan, pengawasan, serta penegakan aturan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memberikan kerangka lebih lanjut dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran udara.

Dari perspektif perlindungan anak, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.

Dengan demikian, pencegahan ancaman lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan anak merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

SORBAN menilai masyarakat berhak menuntut pemerintah menunjukkan program perlindungan yang terukur, pembagian kewenangan yang jelas, dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Untuk setiap kebakaran lahan yang diduga melibatkan pelanggaran, penyelidikan harus dilakukan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.

Apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban tertentu, pertanggungjawaban harus diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, tidak boleh ada penetapan kesalahan terhadap individu, perusahaan, atau pejabat tanpa dasar pembuktian yang cukup.

Kebutuhan akan akuntabilitas tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Justru penegakan hukum yang kredibel mengharuskan keduanya berjalan bersama.

Penutup

SORBAN mendesak pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran, mempercepat pengendalian titik api, membuka pemantauan kualitas udara, serta memastikan tersedianya perlindungan khusus bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pemerintah juga perlu menerbitkan evaluasi atas status tanggap darurat yang berlaku hingga 19 Oktober 2026, termasuk hasil pemadaman, tantangan operasional, kebutuhan fasilitas, dan tindak lanjut kesehatan masyarakat.

Keluarga YS berhak memperoleh penghormatan, penjelasan medis yang layak, serta perlindungan privasi. Perdebatan mengenai penyebab kematian anak tersebut tidak boleh berubah menjadi penyebaran tuduhan tanpa bukti.

Tetapi masyarakat juga berhak menuntut agar kebakaran dan ancaman asap tidak terus berulang tanpa perbaikan yang berarti.

Bagi SORBAN, ukuran kepedulian negara bukan sekadar jumlah rapat, pernyataan, atau status darurat, melainkan kemampuan melindungi warga yang paling rentan ketika ancaman datang.

Muhammad Naufal Taftazani, S.H. — Editorial Perspektif Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara — 19 Oktober 2026 WIB. Artikel ini bukan klaim adanya pernyataan resmi lembaga yang diterbitkan secara terpisah.

Sumber dan Referensi

1. Ulasan Kaltim — Balita di Palaran Samarinda Meninggal Usai Alami Sesak Napas, Keluarga Singgung Kabut Asap Karhutla, 16 Oktober 2026.
2. detikKalimantan — Balita di Samarinda Meninggal Usai Sesak Napas, Dinkes: Bukan karena Karhutla, 17 Oktober 2026.
3. detikKalimantan — Tinjau Rumah Duka Balita Meninggal, TRC PPA Kaltim Ungkap Paparan Asap Pekat, 17 Oktober 2026.
4. detikKalimantan — Balita Samarinda Meninggal Usai Gangguan Pernapasan, Ini Penjelasan Dokter, 18 Oktober 2026.
5. BPBD Provinsi Kalimantan Timur — Peta Kejadian Bencana, diakses 19 Oktober 2026.
6. PusaranMedia — Samarinda Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla hingga 19 Oktober, 8 Oktober 2026.
7. HeadlineKaltim — Percikan Api Picu Ulang Kebakaran Lahan di Jalan Telkom Samarinda, Rumah Warga Ikut Terancam, 19 Oktober 2026.
8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara