SORBAN: Jangan Diam, Rakyat Siaga Melawan Hinaan di Forum Singapura

FORUM DARING, 30 Oktober 2026 — Komentar yang menghina Indonesia muncul dalam utas publik r/SingaporeRaw pada 22 Oktober dan pembahasan r/singapore pada 26 Oktober, saat isu kabut asap dan pasokan gas menghangatkan percakapan Indonesia–Singapura. SORBAN mengecam keras penghinaan itu dan menyerukan rakyat bersatu, siaga melawan provokasi, serta menuntut respons tegas.

Dua utas publik memperlihatkan penghinaan terhadap Indonesia

Utas r/SingaporeRaw pada 22 Oktober memakai judul yang menyatakan Indonesia layak dihina. Empat hari kemudian, pembahasan pengurangan pasokan gas di r/singapore memuat komentar merendahkan Indonesia dan orang Indonesia.[1][2] Di tengah perdebatan tersebut, Indonesia dan Singapura membentuk gugus kerja untuk penanganan kebakaran pada 27 Oktober.[3]

Penghinaan terhadap rakyat Indonesia harus dikecam dengan suara lantang. SORBAN menilai publik berhak melihat perlawanan yang kompak, nyata, dan terarah terhadap konten yang merendahkan martabat bangsa.

Catatan verifikasi: Kewarganegaraan akun yang menulis komentar belum terkonfirmasi; kecaman ini ditujukan pada hinaan, bukan seluruh warga Singapura.

SORBAN menyerukan persatuan dan perlawanan publik

SORBAN menyerukan rakyat Indonesia untuk siaga melawan provokasi. Jangan diam, jangan membiarkan hinaan dianggap biasa, dan jangan mundur ketika martabat rakyat direndahkan. Tunjukkan solidaritas melalui kecaman publik yang konsisten dan bukti yang dapat diperiksa.

Rakyat dapat menyimpan tautan dan konteks unggahan, melaporkan hinaan kepada platform, serta menjawabnya dengan fakta. SORBAN mendesak pemerintah menyampaikan keberatan diplomatik dengan tegas, mengawal tindak lanjut laporan platform, dan menjelaskan langkah yang ditempuh untuk melindungi martabat serta kepentingan warga.

Perlawanan yang kuat lahir dari gerak bersama. SORBAN mengajak organisasi masyarakat, komunitas, dan pengguna ruang digital untuk menyuarakan kecaman secara terukur, memperluas informasi yang benar, dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terbukti terlibat.

Penegakan hukum harus melindungi martabat dan kepentingan warga

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memuat ketentuan tentang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum terhadap golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan atribut yang ditentukan, termasuk kebangsaan. Pasal 243 mengatur penyebarluasan melalui teknologi informasi dengan unsur dan akibat tertentu yang wajib dibuktikan.[4]

Penegakan hukum harus menilai isi lengkap, konteks, sasaran, akibat, bukti, pelaku, dan yurisdiksi. Karena UU Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan berlakunya pasal-pasal tertentu dalam UU ITE hanya sampai KUHP Nasional mulai berlaku, dasar hukum untuk peristiwa Oktober 2026 harus mengikuti aturan yang berlaku saat ini.[5]

Platform perlu menangani laporan sesuai kebijakan dan proses yang berlaku. Aparat dan pemerintah perlu merespons bukti yang memenuhi syarat melalui mekanisme resmi. SORBAN mendorong warga menyimpan bukti secara utuh dan memakai saluran pelaporan yang sah agar pembelaan martabat bangsa menghasilkan tindakan nyata.

Penutup: SORBAN menyerukan rakyat Indonesia bersatu dan siaga melawan provokasi. Kecam hinaan, sebarkan bukti, laporkan, dan tuntut pertanggungjawaban dengan tegas.

Catatan akhir: Redaksi SORBAN — Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara, institusi advokasi dan editorial yang berfokus pada kepentingan publik. Editorial 30 Oktober 2026. Sikap ini merupakan editorial institusi, bukan pernyataan resmi pemerintah.

Referensi

1. Reddit, r/SingaporeRaw, “Indolensia: yes, Indonesia deserves to be insulted with every word in the dictionary”, 22 Oktober 2026.
2. Reddit, r/singapore, utas publik tentang pengurangan pasokan gas Indonesia ke Singapura, 26 Oktober 2026.
3. Associated Press, “Singapore and Indonesia set up a task force to combat haze from illegal burning”, 27 Oktober 2026.
4. JDIH BPK RI, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital RI, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, ketentuan peralihan.

Watermark: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)