SORBAN Soroti Mutasi Pejabat Polri: Rakyat Berhak Tahu Rekam Jejak Pimpinannya

Oleh: Muhammad Naufal Taftazani, S.H.

Perspektif Editorial: Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)

JAKARTA, 2 Oktober 2026 — Mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 merupakan salah satu kebijakan awal Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto setelah menjabat sebagai Kapolri.

Kebijakan yang diberitakan pada 3 Oktober 2026 itu disebut Polri sebagai upaya penyegaran, regenerasi, dan pembinaan karier personel. Namun, dalam perspektif kepentingan rakyat, penataan jabatan bukan hanya mengenai pergantian pejabat. Hal yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat dapat mempercayai aparat yang diberi kewenangan untuk melindungi dan menegakkan hukum.

Pertanyaan mengenai rekam jejak Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian dan Brigjen Pol. Deni Dharmapala menunjukkan bahwa persoalan integritas tidak dapat dilepaskan dari kebijakan promosi personel kepolisian.

SORBAN, melalui pendekatan editorial advokasi rakyat, memandang pemeriksaan rekam jejak sebagai bagian penting dari reformasi institusi. Penilaian tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diuji, tanpa menyamakan pemberitaan dugaan dengan putusan pengadilan.

Tulisan ini disusun pada 24 Oktober 2026 dengan membedakan secara tegas antara fakta, dugaan, laporan historis, dan kesimpulan hukum.

Dari Limbang Jaya hingga Mutasi Mabes Polri, Ingatan Publik Tidak Boleh Diabaikan

Bagi warga, peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat tidak berhenti hanya karena waktu berlalu atau pejabat yang pernah bertugas pada masa tersebut telah berpindah jabatan.

Pada 27 Juli 2012, bentrokan antara aparat kepolisian dan masyarakat di Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengakibatkan meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun dan sejumlah warga mengalami luka.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu dasar pemeriksaan terhadap pejabat kepolisian yang memiliki tanggung jawab komando dan pengawasan pada masa itu, termasuk AKBP Deni Dharmapala yang menjabat Kapolres Ogan Ilir.

Pemberitaan pada Agustus dan September 2012 memastikan berlangsungnya sidang disiplin. Penuntut internal Propam meminta hukuman berupa teguran tertulis terhadap Deni. Namun, laporan bertanggal 8 September 2012 menyebut keputusan sidang masih ditunda.

Pada 18 November 2023, Sumatera Ekspres menerbitkan laporan retrospektif yang menyatakan Deni bersama lima perwira lainnya telah dinyatakan bersalah dalam proses disiplin dan menerima teguran tertulis.

Perbedaan tahap informasi ini perlu dipahami dengan benar. Adanya laporan mengenai sanksi disiplin memberikan alasan untuk meminta klarifikasi, tetapi keputusan disiplin final tetap perlu diperiksa sebelum status sanksi itu dinyatakan terbukti melalui dokumen primer.

Tanggung jawab dalam proses disiplin juga tidak boleh disamakan dengan tanggung jawab pidana atas meninggalnya korban. Tidak ada dasar dalam sumber yang digunakan untuk menetapkan Deni sebagai pelaku penembakan.

Dalam perkembangan berbeda, Deni turut disebut dalam pemeriksaan dugaan penyimpangan penerimaan anggota Polri di Polda Sumatera Selatan pada 2016–2017.

Namun, perkara rekrutmen itu berdiri sendiri. Putusan pengadilan yang berhasil ditelusuri atas nama AKBP Edya Kurnia tidak dapat dijadikan dasar menyatakan Deni sebagai terdakwa atau terpidana.

Adapun Kristian Parluhutan Siagian, yang mendapat jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, pernah diberitakan pada 2016 dalam konteks dugaan persoalan yang berkaitan dengan jaringan bandar narkotika.

Pada Oktober 2026, laporan Journalist Independent kembali memuat tuduhan mengenai proses hukum sebelumnya, termasuk dugaan status tersangka. Namun, dokumen resmi yang diperlukan untuk memverifikasi tuduhan tersebut belum berhasil diperoleh.

Dalam kedua kasus itu, prinsip dasarnya sama: sejarah pemberitaan perlu ditelusuri, tetapi kesalahan pidana tidak boleh ditetapkan melalui asumsi.

Kepercayaan Rakyat Harus Lebih Penting daripada Sekadar Penyegaran Jabatan

Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara memusatkan perhatian pada kepentingan warga yang membutuhkan kepolisian yang adil, independen, dan bertanggung jawab.

Bagi masyarakat yang datang melaporkan tindak pidana, meminta perlindungan, atau berhadapan dengan proses hukum, kualitas kepemimpinan kepolisian mempunyai konsekuensi nyata.

Seorang korban kejahatan membutuhkan keyakinan bahwa laporannya akan ditangani tanpa keberpihakan. Masyarakat yang menghadapi tindakan aparat membutuhkan jaminan bahwa pengawasan benar-benar bekerja. Sementara personel kepolisian yang menjalankan tugas secara profesional juga membutuhkan sistem promosi yang adil dan berdasarkan prestasi.

Karena itu, persoalan mutasi jabatan seharusnya tidak hanya dijawab melalui pengumuman nama pejabat dan alasan penyegaran organisasi.

Dalam pandangan editorial ini, ada beberapa pertanyaan yang wajar diajukan masyarakat.

Apakah catatan disiplin dan etik diperiksa sebelum promosi? Apakah dugaan perkara lama sudah diselesaikan secara hukum? Apakah hasil pemeriksaan terdahulu menjadi pertimbangan dalam penempatan pada jabatan yang memiliki kewenangan besar? Bagaimana institusi membedakan personel yang pernah menjalani sanksi, personel yang hanya diperiksa, dan personel yang pernah dituduh tetapi tidak terbukti melakukan pelanggaran?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak berarti bahwa setiap pejabat dengan riwayat pemeriksaan harus kehilangan hak untuk melanjutkan karier.

Sebaliknya, pemeriksaan yang transparan juga dapat memulihkan nama baik seseorang jika tuduhan sebelumnya tidak terbukti atau perkara sudah selesai secara sah.

Namun, membiarkan status perkara kabur hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan berkelanjutan. Masyarakat dapat kesulitan membedakan persoalan yang benar-benar terbukti dengan isu yang terus beredar tanpa penyelesaian.

SORBAN menempatkan hak masyarakat atas penjelasan institusional sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Negara tidak cukup meminta rakyat mempercayai institusinya; negara harus membangun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan itu tumbuh.

Perlu pula dipahami bahwa kinerja seorang pejabat pada masa kini tidak otomatis menghapus kewajiban menjelaskan proses disiplin atau hukum yang pernah berlangsung. Sebaliknya, catatan dugaan lama juga tidak boleh digunakan untuk menafikan prestasi yang dapat dibuktikan.

Standar yang sama harus berlaku bagi semua personel tanpa diskriminasi berdasarkan kedekatan, angkatan, hubungan politik, maupun popularitas.

Pengawasan Jabatan Polri Adalah Perlindungan bagi Warga dan Aparat yang Profesional

Tanggung jawab membangun kepolisian yang dipercaya masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagaimana telah diubah termasuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, menempatkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur disiplin anggota kepolisian. Teguran tertulis merupakan salah satu bentuk hukuman disiplin, bukan putusan pemidanaan dari pengadilan.

Aturan etik kepolisian yang berlaku pada 2026, termasuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, memberikan kerangka normatif agar pelaksanaan kewenangan pejabat tetap sejalan dengan standar profesi.

Berdasarkan prinsip tersebut, evaluasi pejabat harus berlangsung melalui mekanisme yang terukur.

Pertama, Polri perlu memastikan setiap promosi jabatan strategis telah didahului pemeriksaan rekam jejak disiplin, etik, dan status hukum yang relevan.

Kedua, masyarakat perlu memperoleh informasi yang proporsional mengenai standar kelayakan jabatan, tanpa melanggar perlindungan data pribadi atau mengganggu proses penyidikan yang sah.

Ketiga, terhadap perkara lama yang belum jelas hasil akhirnya, Polri patut menjelaskan apakah telah ada keputusan resmi, apakah sanksi telah dilaksanakan, dan apakah perkara telah ditutup atau masih berjalan.

Keempat, Kompolnas dan unsur pengawasan yang berwenang perlu mendorong evaluasi konsisten agar transparansi tidak hanya hadir ketika sebuah kasus menjadi perhatian media.

Kelima, pejabat yang bersangkutan harus diberi hak jawab dan kesempatan menyerahkan dokumen yang menjelaskan status perkaranya.

Bagi keluarga korban dalam suatu peristiwa kekerasan aparat, akuntabilitas berarti adanya akses terhadap kebenaran, kejelasan tanggung jawab, dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Bagi pejabat yang pernah dituduh tetapi tidak terbukti melakukan pelanggaran, akuntabilitas berarti perlindungan nama baik dan kesempatan memperoleh penilaian karier yang adil.

Dengan demikian, pengawasan jabatan bukan tindakan anti-Polri. Justru pengawasan yang berkeadilan merupakan cara untuk melindungi kepolisian profesional dari kerusakan kepercayaan akibat ketidakjelasan tata kelola.

Penutup

Reformasi kepolisian tidak dapat diukur hanya dari banyaknya pejabat yang dipindahkan atau cepatnya organisasi melakukan regenerasi.

Dalam mutasi 88 pejabat pada Oktober 2026, publik memiliki alasan yang sah untuk meminta kejelasan atas sistem pemeriksaan integritas, terutama setelah muncul kembali pemberitaan mengenai riwayat disiplin dan dugaan perkara hukum sejumlah pejabat.

Dalam perspektif advokasi rakyat SORBAN, tuntutannya bukan menghukum seseorang melalui pemberitaan, melainkan memastikan jabatan publik diberikan setelah pemeriksaan rekam jejak yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepolisian yang kuat bukanlah kepolisian yang kebal terhadap pertanyaan. Kepolisian yang kuat adalah institusi yang mampu menjawab pertanyaan rakyat secara terbuka, berlandaskan hukum, dan tanpa mengorbankan keadilan bagi siapa pun.

Catatan Akhir Penulis

Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN) | Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | NaufalLawyer | Pengacara Banyuwangi.

Editorial 24 Oktober 2026 WIB. Naskah merupakan penyaduran dan pengembangan sudut pandang advokasi rakyat dari artikel utama NaufalLawyer, www.naufallawyer.com. Tulisan ini adalah rancangan editorial institusional, bukan klaim pernyataan resmi SORBAN yang telah diterbitkan.

Hak jawab, klarifikasi, dan koreksi berdasarkan dokumen terverifikasi tetap terbuka.

Dukung kami terus menyuarakan keadilan dan advokasi hukum untuk rakyat melalui Teer.id/naufallawyer.

Referensi

ANTARA, “Polri mutasi 88 pati dan pamen usai Suyudi jadi kapolri”, 3 Oktober 2026.

ANTARA, “Polri sebut mutasi 88 pati dan pamen adalah percepatan yang dibutuhkan”, 3 Oktober 2026.

Ampera Musi, “Desa Limbang Jaya Bukan Target Operasi”, 29 Agustus 2012.

Ampera Musi, “Kapolres OI Tak Ada di Lokasi”, 30 Agustus 2012.

Ampera Musi, “Korban Limbang Jaya Baru Melapor”, 8 September 2012.

Sumatera Ekspres, “Kapolri Lantik 13 Jenderal dalam Korps Raport, Salah Satunya Mantan Kasat Lantas Poltabes Palembang”, 18 November 2023.

ANTARA Sumatera Selatan, “Delapan personel Polda Sumsel diperiksa intensif”, 31 Maret 2017.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan PN Palembang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg, 19 April 2021.

Liputan6, “Ahli Racun Kasus Jessica Wongso Naik Jabatan”, 16 November 2016.

Journalist Independent, “Di Balik Bersih-Bersih 88 Jenderal di Markas Polisi”, 23 Oktober 2026.

Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, 1 Januari 2003.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, 14 Juni 2022.

Pemerintah Republik Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 17 Juni 2026.

Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)