SORBAN Desak Audit Rantai Sawit Indonesia yang Masuk Pasar Israel

JAKARTA, 29 Oktober 2026 — Data perdagangan mencatat produk sawit Indonesia mencapai Israel, sementara laporan kebakaran menunjukkan sejumlah konsesi perkebunan dan hutan mengalami dampak serius. WTO pernah mencatat perdagangan Indonesia ke pasar Israel melalui negara ketiga, tetapi data yang tersedia belum menyebut perusahaan sawit atau kebun tertentu di balik pengiriman tersebut. Bagi masyarakat yang terdampak asap dan warga Palestina, pemerintah harus membuka informasi asal barang dan memastikan setiap pelanggaran lingkungan ditindak.

Jejak negara tujuan terekam, tetapi asal kebun belum terbuka

WITS yang menyajikan data UN Comtrade mencatat ekspor Indonesia ke Israel pada 2025 untuk HS 151190 sebesar US$21,598 juta dan sekitar 19.185 ton. Kategori itu adalah minyak sawit selain mentah dan fraksi cairnya. Pada tahun yang sama, Israel melaporkan impor HS tersebut dari Indonesia sebesar US$9,698 juta dan dari Singapura sebesar US$18,442 juta. Perbedaan catatan negara pelapor tidak membuktikan penyamaran asal barang; pengiriman, asal barang, klasifikasi, dan waktu pelaporan perlu diperiksa bersama.

WTO pada 2020 menyebut mayoritas ekspor Indonesia ke pasar Israel selama periode tinjauannya dilakukan melalui negara ketiga. Keterangan itu menyangkut perdagangan Indonesia secara umum, bukan seluruh komoditas sawit, dan tidak menamai perusahaan perantara. Dengan demikian, jalur pihak ketiga layak diperiksa pemerintah, tetapi hubungan setiap pengiriman dengan Indonesia harus dibuktikan melalui dokumen ekspor, impor, asal barang, dan pengangkutan.

Penelitian Universitas Widyatama yang terbit pada September 2026 mencatat rata-rata porsi pasokan Indonesia sebesar 71,1 persen dalam impor Israel untuk cakupan HS 1511 yang diteliti. Kode itu memuat minyak sawit mentah serta produk selain mentah. Angka penelitian tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi pangsa pasti CPO mentah, apalagi digunakan untuk menamai satu perusahaan eksportir.

Di dalam negeri, Kementerian Kehutanan mengumumkan pada 19 Oktober 2026 bahwa 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait areal terbakar seluas 12.926,74 hektare; 125 subjek hukum juga berada dalam proses pidana dengan status yang beragam. BHRRC mengutip pemantauan Nusantara Atlas yang menempatkan enam perusahaan sawit dalam daftar sepuluh konsesi paling terdampak kebakaran di Kalimantan pada Januari–Juli 2026. Area terbakar adalah tanda bahaya untuk diperiksa dan dipulihkan, bukan putusan bahwa perusahaan sengaja membakar.

Sumber yang diperiksa belum menghubungkan perusahaan tersanksi karhutla dengan ekspor sawit ke Israel. Komisi Penyelidikan Independen PBB menyatakan genosida di Gaza berlanjut pada 26 Oktober 2026. Isu ini penting bagi publik, sementara setiap tuduhan korporasi tetap memerlukan bukti dan hak jawab.

SORBAN mengecam perdagangan tanpa keterbukaan di tengah krisis Palestina

Sebagai sudut pandang editorial untuk kanal SORBAN, kami mengecam praktik perdagangan yang mengaburkan asal komoditas dan perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan. Ketika produk sawit Indonesia tercatat masuk ke Israel, warga berhak mengetahui pihak yang memperoleh manfaat dan apakah produk itu berasal dari kebun yang mematuhi standar lingkungan.

Ketertutupan menimbulkan dua luka publik. Masyarakat di sekitar konsesi menghadapi risiko asap, kehilangan ruang hidup, dan kerusakan sumber penghidupan; warga Palestina terus mengalami kekerasan yang oleh Komisi Penyelidikan PBB dinyatakan sebagai genosida. Pemerintah harus bersikap tegas: telusuri komoditas, jelaskan aturan yang berlaku, dan pastikan perusahaan bertanggung jawab jika hasil pemeriksaan membuktikan pelanggaran.

SORBAN mendesak pemerintah membuka mekanisme pelaporan rantai pasok sawit, merekonsiliasi data lintas negara, serta menilai apakah ada perantara yang menyembunyikan asal atau penerima akhir barang. Pemerintah juga harus meminta keterangan perusahaan yang teridentifikasi, mengumumkan perkembangan pemeriksaan, dan memberi akses pada masyarakat terdampak untuk menyampaikan bukti. Jika ada pelanggaran, penegakan hukum harus disertai pemulihan lahan dan perlindungan kesehatan warga.

Sanksi tidak boleh berhenti pada penghentian sementara kegiatan apabila kewajiban pemulihan belum dituntaskan. Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan tindakan korektif, memeriksa beneficial owner bila terdapat indikasi tanggung jawab korporasi yang lebih luas, dan memulihkan dampak yang dirasakan warga. Jika pembatasan perdagangan ke Israel menjadi pilihan kebijakan, dasar hukum dan mekanisme pelaksanaannya perlu dijelaskan secara terbuka.

Larangan pembakaran dan hak atas lingkungan sehat menuntut tindakan nyata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Kewajiban mencegah kebakaran, melakukan pemulihan, dan memenuhi sanksi berada pada pihak yang tanggung jawabnya terbukti melalui proses yang berwenang. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan pemeriksaan konsesi, bukti lapangan, serta tindak lanjut perkara diumumkan secara akurat.

Hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat tidak terpenuhi hanya dengan daftar titik api atau jumlah perusahaan yang disegel. Pemerintah perlu menyediakan peta risiko, informasi pencemaran dan kualitas udara, layanan kesehatan bagi warga terdampak, kanal pengaduan, serta pemulihan mata pencaharian. Transparansi membantu masyarakat dan pembeli memahami risiko pasokan, sekaligus mencegah kesalahan menuduh pihak yang belum terbukti bersalah.

Dalam perdagangan, laporan WTO 2020 mencatat bahwa ekspor Indonesia ke Israel tidak dilarang secara umum pada saat itu dan kebanyakan berlangsung melalui negara ketiga. Kebijakan dagang dapat berubah, tetapi catatan lintas negara saja bukan dasar pemidanaan. Pemerintah harus menetapkan aturan dengan terang, membuktikan pelanggaran, memberi hak jawab, dan menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan. Pendekatan itu melindungi kepentingan Palestina sekaligus memastikan warga Indonesia tidak terus menanggung kerusakan lingkungan tanpa pemulihan.

SORBAN menuntut audit rantai pasok, penegakan larangan membakar, pemulihan konsesi, dan keterbukaan hasil pemeriksaan. Perusahaan yang terbukti melanggar harus menerima sanksi.

Catatan akhir: Editorial untuk kanal Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN); 29 Oktober 2026. Tulisan ini tidak mengklaim sebagai pernyataan resmi organisasi yang belum diterbitkan dan tidak menetapkan kesalahan perusahaan tertentu.

Referensi:

1. World Bank WITS/UN Comtrade, “Palm oil (excl. crude) and liquid fractions exports to Israel,” data 2024–2025.
2. World Bank WITS/UN Comtrade, “Israel Palm oil (excl. crude) and liquid fractions imports by country,” data 2025.
3. World Trade Organization, “Trade Policy Review: Indonesia,” dokumen WT/TPR/S/401, 2020.
4. Fidelis Adhiyatna Bagaskara dan Rizal Budi Santoso, “An Analysis of Indonesia’s Trade Policy on the Sustainability of CPO Trade with Israel, 2020–2025,” Universitas Widyatama, 21 September 2026.
5. Kementerian Kehutanan, “Kemenhut Perkuat Penegakan Hukum Karhutla, 32 Perusahaan Dikenai Sanksi Administratif dan 125 Subjek Hukum Diproses Pidana,” 19 Oktober 2026.
6. Business & Human Rights Resource Centre, “Indonesia: Largest burn scars in Kalimantan linked to local and foreign company concessions as haze pollution reaches Philippines,” September 2026.
7. UN Independent International Commission of Inquiry, “Israel has committed war crimes and crimes against humanity in the OPT amid continuing genocide in Gaza,” 26 Oktober 2026.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana berlaku.

Watermark: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)