Saham BYAN Berpindah, Rakyat Berhak Menagih Transparansi Pengelolaan Batu Bara

 

JAKARTA, 29 Oktober 2026 — Perubahan kepemilikan saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) kembali memicu perdebatan mengenai pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hibah 22 persen saham dari Low Tuck Kwong kepada Elaine Low pada 28 Agustus 2024, donasi yayasan keluarga kepada universitas di Singapura pada 22 Februari 2023, serta transaksi saham dengan PT Jhonlin Baratama pada Oktober 2026 menjadi perhatian karena menyangkut perusahaan yang membangun bisnisnya melalui pertambangan batu bara Indonesia. Dari sudut kepentingan publik yang diangkat melalui kanal SORBAN, negara perlu menjawab persoalan ini dengan transparansi dan pengawasan yang terukur.

Di Balik Pergantian Kepemilikan Saham, Ada Kepentingan Rakyat atas Kekayaan Alam

Bayan Resources merupakan salah satu perusahaan besar dalam industri pertambangan batu bara Indonesia. Operasional pertambangannya menjadikan perusahaan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Laporan Tahunan BYAN 2024 mencatat Low Tuck Kwong menghibahkan 7.333.333.700 saham kepada putrinya, Elaine Low, pada 28 Agustus 2024. Saham tersebut mewakili sekitar 22 persen kepemilikan perusahaan. Media pada Agustus 2024 melaporkan nilai transaksi sekitar Rp101,8 triliun, sementara pemberitaan lainnya menyebut angka berbeda berdasarkan perdagangan pasar negosiasi.

Besarnya valuasi saham itu tidak boleh disalahartikan sebagai dana tunai yang terbukti diterima Elaine. Hibah merupakan pengalihan kepemilikan, sedangkan nilai pasar saham menunjukkan penilaian terhadap aset pada waktu tertentu. Penjelasan manajemen yang diberitakan Bisnis.com menyebut transaksi tersebut sebagai perencanaan suksesi keluarga.

Pada 7 Oktober 2026, PT Jhonlin Baratama menyelesaikan pembelian sekitar 30,25 persen saham BYAN dari Low Tuck Kwong dan Elaine Low. Menurut laporan Bisnis.com tanggal 12 Oktober 2026, Direktur BYAN Jenny Quantero menyatakan transaksi tidak mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan.

Sorotan publik kemudian berkembang setelah Katadata pada 22 Oktober 2026 memberitakan kembali profil Elaine dan mengutip pernyataan Muhammad Lutfi yang disampaikan sehari sebelumnya. Perdebatan menyangkut kewarganegaraan Elaine serta pengalihan saham keluarga. Namun, status kewarganegaraan tidak dapat dijadikan bukti tunggal bahwa suatu transaksi tidak sah.

Peristiwa lain yang turut diperbincangkan ialah hibah S$101 juta dari Low Tuck Kwong Foundation kepada Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, pada 22 Februari 2023. Elaine hadir sebagai ketua yayasan, bukan terbukti sebagai penyumbang pribadi seluruh dana. Penerima manfaat beasiswa berasal dari kawasan Asia, termasuk peluang bagi peserta Indonesia.

Angka Rp1,7 triliun yang dikaitkan dengan donasi tersebut tidak terverifikasi sebagai konversi yang sesuai dengan kurs pada tanggal referensi yang diperiksa. Nilai asli dalam dokumen resmi adalah 101 juta dolar Singapura.

Ukuran Keberpihakan pada Indonesia Harus Berupa Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Dari perspektif kepentingan rakyat, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada kewarganegaraan pemegang saham ataupun tujuan donasi keluarga pengusaha. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pengelolaan batu bara telah menghasilkan penerimaan negara yang semestinya, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Perlu diakui bahwa donasi pendidikan ke Singapura bukan bukti kurangnya komitmen terhadap Indonesia. Institut Teknologi Bandung telah mengonfirmasi pemberian donasi Rp100 miliar oleh Low Tuck Kwong pada 2019, dengan pemanfaatan untuk dukungan beasiswa dan pembangunan fasilitas pendidikan.

Pada 14 Maret 2025, Low Tuck Kwong Foundation juga mengumumkan donasi S$8 juta kepada Nanyang Technological University di Singapura. Selain membantu mahasiswa Singapura, program tersebut mencakup beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan magister.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai filantropi membutuhkan informasi lengkap. Menilai kontribusi seseorang hanya dari satu donasi di luar negeri dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak adil. Sebaliknya, keberadaan donasi pendidikan juga tidak menggantikan kewajiban hukum perusahaan pertambangan.

Dalam pandangan editorial kepentingan publik ini, masyarakat sekitar wilayah tambang berhak memperoleh perhatian yang sebanding dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Kehidupan warga tidak semestinya dinilai hanya dari besarnya produksi atau harga saham perusahaan.

Pemerintah patut mendorong keterbukaan data yang dapat dipublikasikan mengenai penerimaan negara dari sektor pertambangan, kemajuan reklamasi, pengelolaan lingkungan, dan program pengembangan masyarakat. Keterbukaan tersebut harus disertai metode pengukuran dan verifikasi agar tidak berubah menjadi sekadar angka promosi.

Negara Harus Memastikan Keterbukaan Emiten dan Kepatuhan Pertambangan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam diarahkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pelaksanaannya membutuhkan instrumen hukum dan pengawasan yang bekerja secara nyata.

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mempunyai peran sesuai kewenangannya dalam menjaga keterbukaan pasar modal. Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 mengatur pelaporan kepemilikan saham, perubahan kepemilikan, dan aktivitas penjaminan saham perusahaan terbuka. Ketentuan keterbukaan atas informasi atau fakta material juga diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015.

Regulator dapat menelaah kesesuaian laporan saham BYAN, pengaturan hak suara, dan dasar penetapan pengendalian perseroan. Pemeriksaan harus memperhatikan seluruh informasi yang tersedia, termasuk penjelasan manajemen bahwa pengendalian tidak berubah. Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa penjelasan tersebut palsu atau bahwa transaksi telah melanggar hukum.

Kementerian yang membidangi ESDM perlu memastikan kesesuaian kegiatan perusahaan pemegang izin pertambangan dengan UU Minerba sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 dan peraturan pelaksananya, termasuk PP Nomor 39 Tahun 2025. Pengawasan dapat mencakup perizinan, kewajiban penerimaan negara bukan pajak, reklamasi, pascatambang, serta program bagi masyarakat menurut kewajiban masing-masing pemegang izin.

Pengawasan lingkungan juga harus mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Otoritas pajak berwenang menilai kepatuhan fiskal sesuai hukum, tetapi tidak dapat dipaksa mengungkap data rahasia wajib pajak kepada publik.

Secara konkret, pemerintah perlu menyediakan penjelasan publik berdasarkan informasi yang memang terbuka, menindaklanjuti ketidaksesuaian apabila ditemukan, dan mengumumkan hasil pengawasan yang boleh dipublikasikan. Penegakan hukum harus berlaku setara bagi semua perusahaan, bukan hanya ketika nama pengusaha tertentu menjadi perbincangan.

Penutup: Kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat nyata kepada rakyat Indonesia. Karena itu, tuntutan transparansi tidak boleh dipandang sebagai permusuhan terhadap investor. Pengawasan yang adil justru melindungi kepentingan publik sekaligus kepastian hukum pelaku usaha. Negara harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan, tetapi tidak boleh pasif dalam menjalankan kewenangannya.

Catatan akhir: Naskah ini merupakan editorial dari perspektif kepentingan publik untuk kanal SORBAN, bukan pernyataan, keputusan, atau sikap resmi organisasi yang belum diterbitkan. Informasi transaksi Oktober 2026 dan pernyataan Muhammad Lutfi bersumber dari laporan media yang belum seluruhnya diperiksa terhadap dokumen sumber langsung. Tulisan ini tidak menuduh Low Tuck Kwong, Elaine Low, BYAN, ataupun pihak lain melakukan pelanggaran hukum.

Kanal reposter: SORBAN — Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara

Kapasitas: Editorial kepentingan publik, bukan pernyataan resmi organisasi

Tanggal editorial: 29 Oktober 2026

Referensi:

1. PT Bayan Resources Tbk, Laporan Tahunan 2024, tahun buku 2024, halaman 64.
2. Katadata, “Low Tuck Kwong Hibahkan 7,33 Miliar Saham BYAN ke Anaknya Senilai Rp101,8 T”, 29 Agustus 2024.
3. Bisnis.com, “Low Tuck Kwong Hibahkan 22% Saham Bayan Resources (BYAN) ke Anaknya Elaine Low”, 29 Agustus 2024.
4. Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Low Tuck Kwong Foundation, rilis resmi donasi S$101 juta, 22 Februari 2023.
5. The Straits Times, “Record $101 Million Gifted to Lee Kuan Yew School of Public Policy”, 22 Februari 2023.
6. Institut Teknologi Bandung, publikasi program beasiswa Low Tuck Kwong dan Purnomo Yusgiantoro Center, 18 November 2020.
7. Nanyang Technological University, rilis donasi S$8 juta dari Low Tuck Kwong Foundation, 14 Maret 2025.
8. Bisnis.com, “Saham Dibeli Haji Isam, Bayan (BYAN) Pastikan Low Tuck Kwong Tetap Pengendali”, 12 Oktober 2026.
9. Katadata, “Profil Elaine Low, Warga Singapura Pemilik 22% Saham BYAN Putri Low Tuck Kwong”, 22 Oktober 2026.
10. OJK, POJK Nomor 4 Tahun 2024 dan Nomor 31/POJK.04/2015.
11. Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2025, PP Nomor 39 Tahun 2025, UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah, dan PP Nomor 22 Tahun 2021.
12. Bank Indonesia, Kurs Transaksi BI, data 29 Oktober 2026.

Watermark: SORBAN | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara | sorban.naufallawyer.com | www.naufallawyer.com