Kematian Aqib di Pemalang: Pemerintah Harus Buka Hasil Evaluasi Pengawasan Sekolah
Oleh Muhammad Naufal Taftazani, S.H. — Ketua Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)
Pemalang, 10 Oktober 2026 — Pemeriksaan terhadap penyelenggara pendidikan menjadi bagian penting dalam pengusutan kematian Muhammad Hasbi Al Aqib (7), siswa kelas 2 SD Negeri 01 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setelah pemerintah daerah menonaktifkan kepala sekolah dan dua anak yang diduga terlibat diputuskan menjalani pembinaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut melakukan investigasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan tim Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen telah datang ke Pemalang. Pernyataan tersebut diberitakan ANTARA pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Perkembangan ini patut diapresiasi. Namun, pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada penilaian terhadap individu tertentu. Pemerintah perlu memastikan apakah prosedur perlindungan murid telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dari sudut pandang Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), perkara ini menyangkut kepentingan publik yang lebih luas: seberapa sungguh-sungguh sekolah negeri menjalankan kewajibannya menjaga keselamatan anak yang dititipkan orang tua untuk mendapatkan pendidikan.
Pertanyaan Keluarga tentang Respons Sekolah Belum Terjawab
Menurut keterangan keluarga, dugaan kekerasan terhadap Aqib terjadi pada 12 September 2026 di lingkungan SDN 01 Kebondalem.
Aqib mulai menjalani perawatan di RSUD dr. M. Ashari Pemalang pada 17 September 2026. Ibunya, Diah Indriyanti, menyampaikan bahwa Aqib sempat mengeluhkan sakit perut sebelum akhirnya menceritakan dugaan pemukulan oleh beberapa kakak kelas.
Kuasa hukum keluarga, Huseinda Kusuma, juga menyatakan bahwa Aqib sempat menunjukkan beberapa siswa yang diduga terlibat.
Setelah dirawat dan sempat pulang ke rumah, Aqib meninggal dunia pada 30 September 2026.
Keluarga kemudian mempertanyakan sejauh mana pihak sekolah mengetahui dugaan kekerasan tersebut dan tindakan apa yang dilakukan untuk menanganinya.
Peristiwa ini memicu aksi ratusan warga dan wali murid yang mendatangi sekolah pada 5 Oktober 2026. Mereka menuntut transparansi penanganan perkara dan pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Pemalang menonaktifkan Kepala SDN 01 Kebondalem, Erning Rustini, sejak 6 Oktober 2026.
Plt Bupati Pemalang Nurkholes menyampaikan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban dan kedisiplinan di lingkungan pendidikan.
Sementara itu, dalam keterangan yang diberitakan sebelumnya, Erning Rustini menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian.
Pada 9 Oktober, Huseinda Kusuma kembali menyampaikan keberatan keluarga karena menilai respons sekolah terhadap dugaan perundungan berjalan lambat.
Keterangan pihak keluarga dan sekolah perlu diuji secara objektif. Pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa seorang kepala sekolah telah dinonaktifkan.
Yang perlu diketahui masyarakat adalah apakah laporan kekerasan pernah diterima, siapa yang menerimanya, bagaimana laporan ditindaklanjuti, dan apakah terdapat tindakan perlindungan bagi korban.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan agenda pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa pihak sekolah telah terbukti melakukan pelanggaran.
Penanganan Dua Anak Tidak Menggantikan Pemeriksaan Pemerintah Daerah
Polres Pemalang telah memeriksa sejumlah saksi dalam pengusutan perkara tersebut. Tim forensik Biddokkes Polda Jawa Tengah juga melakukan autopsi untuk mencari kejelasan penyebab kematian.
Pada 8 Oktober 2026, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Pekalongan, Anggono Bekti, menyampaikan keputusan koordinasi lintas instansi untuk mengikutsertakan dua anak yang diduga terlibat dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan selama enam bulan di LPKS Antasena, Magelang.
Keduanya berusia di bawah 12 tahun, sehingga penanganannya mengikuti mekanisme khusus.
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dapat mengambil keputusan berupa pengembalian anak kepada orang tua atau penempatan dalam program pembinaan di instansi pemerintah maupun LPKS.
Keputusan itu selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk ditetapkan. Pengaturan pelaksanaannya juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.
Karena itu, penempatan dua anak di LPKS bukan putusan pemidanaan biasa.
Namun, mekanisme pembinaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan pemeriksaan penyebab kematian maupun kewajiban pemerintah dan sekolah.
Kuasa hukum keluarga pada 9 Oktober turut menyampaikan informasi mengenai kondisi medis korban, termasuk dugaan gangguan usus berdasarkan informasi pemeriksaan sementara yang diterimanya.
Informasi tersebut tetap memerlukan konfirmasi melalui hasil autopsi final, rekam medis, dan keterangan ahli. Belum tersedia dasar yang cukup untuk menyimpulkan secara pasti hubungan kausal antara dugaan kekerasan dan kematian korban.
Pemeriksaan harus menghasilkan kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengabaikan kerahasiaan data anak.
Di tengah beredarnya berbagai informasi, Polda Jawa Tengah juga telah membantah isu bahwa salah satu anak yang diduga terlibat merupakan anak anggota kepolisian.
Bantahan tersebut perlu dihormati. Kritik kepada aparat harus berangkat dari fakta yang dapat diuji, bukan tuduhan mengenai latar belakang keluarga.
Masyarakat berhak menuntut ketegasan, tetapi tidak berhak melakukan persekusi terhadap anak-anak.
Tanggung Jawab Kepala Sekolah dan Pemerintah Daerah Harus Diuji dengan Aturan 2026
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar yang jelas bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan.
Pada tingkat teknis, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mengatur tanggung jawab sekolah untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, respons, serta penanganan pelanggaran.
Pasal 18 peraturan tersebut memuat peran kepala sekolah dalam menetapkan prosedur operasional, melakukan supervisi, dan menangani pelanggaran. Guru kelas di sekolah dasar mempunyai peran dalam memantau kondisi murid dan merespons pelanggaran antarmurid.
Regulasi baru ini telah mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. TPPK dan Satgas berdasarkan aturan sebelumnya tidak lagi berlaku dalam struktur lama.
Tanggung jawab penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berada pada kepala sekolah, sedangkan pemerintah daerah menjalankannya melalui Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Dengan demikian, pemeriksaan seharusnya mencakup langkah konkret sekolah dalam menjalankan tugasnya, bukan sekadar keberadaan dokumen kebijakan atau pergantian pejabat.
Saya, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., selaku Ketua Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), menilai bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang terukur kepada masyarakat.
Sekolah negeri merupakan bagian dari pelayanan publik. Keselamatan murid tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan internal yang penyelesaiannya tertutup dari pengawasan masyarakat.
Saya mendorong Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Kemendikdasmen memeriksa catatan pengaduan, pelaksanaan pengawasan guru, prosedur perlindungan murid, serta respons terhadap informasi dugaan kekerasan yang disampaikan keluarga.
Apabila ditemukan pelanggaran administratif, hasilnya harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Apabila terdapat dugaan tindak pidana atau dasar tanggung jawab perdata yang didukung bukti, pemeriksaan hukumnya harus dilakukan oleh pihak berwenang dengan memperhatikan unsur-unsur yang disyaratkan.
Sebaliknya, apabila suatu tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus menjelaskan hal tersebut.
Saya tidak menghendaki pemeriksaan yang hanya mencari pihak untuk disalahkan demi meredakan kemarahan sesaat. Yang dibutuhkan ialah keberanian memperbaiki sistem dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Kematian Aqib harus menjadi alasan bagi pemerintah untuk memeriksa seberapa efektif perlindungan anak dilaksanakan di sekolah.
Bukan hanya di Pemalang, tetapi juga pada satuan pendidikan lain yang mungkin menghadapi risiko serupa.
Karena bagi orang tua, rasa aman ketika melepas anak menuju sekolah semestinya merupakan jaminan dari penyelenggara pendidikan, bukan sebuah pertaruhan.
Referensi:
- ANTARA News Jateng — Mendikdasmen turunkan tim investigasi perundungan di Pemalang — 10 Oktober 2026 — https://jateng.antaranews.com/berita/647933/mendikdasmen-turunkan-tim-investigasi-perundungan-di-pemalang
- detikJateng — Keluarga Sesalkan Respons Sekolah Soal Murid SD Pemalang Tewas Dibully — 10 Oktober 2026 — https://www.detik.com/jateng/berita/d-8700379/keluarga-sesalkan-respons-sekolah-soal-murid-sd-pemalang-tewas-dibully
- detikJateng — 2 Siswa Terlibat Bullying SD Pemalang Ditempatkan di LPKS Antasena Magelang — 8 Oktober 2026 — https://www.detik.com/jateng/berita/d-8698712/2-siswa-terlibat-bullying-sd-pemalang-ditempatkan-di-lpks-antasena-magelang
- kumparanNEWS — Kronologi Tewasnya Siswa Kelas 2 SD di Pemalang Diduga Dirundung Kakak Kelas — 2 Oktober 2026 — https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-tewasnya-siswa-kelas-2-sd-di-pemalang-diduga-dirundung-kakak-kelas-28ITVvvuYDo
- Metro TV — Kepala SDN 01 Kebondalem Pemalang Dicopot Buntut Kasus Bullying — 8 Oktober 2026 — https://www.metrotvnews.com/read/b3JC9Xq8-kepala-sdn-01-kebondalem-pemalang-dicopot-buntut-kasus-bullying
- Republika — Beredar Isu Anak Polisi di Dugaan Perkara Perundungan Bocah SD di Jateng, Ini Bantahan Polda — 6 Oktober 2026 — https://news.republika.co.id/berita/tmh7eh377/beredar-isu-anak-polisi-di-dugaan-perkara-perundungan-bocah-sd-di-jateng-ini-bantahan-polda
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah — Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman — 9 Januari 2026 (diundangkan) — https://peraturan.go.id/eng/permendikdasmen-no-6-tahun-2026
- Republik Indonesia/JDIH Kementerian Keuangan — UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak — 30 Juli 2012 (diundangkan) — https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/11TAHUN2012UU.htm
- Republik Indonesia/JDIH BPK — UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak — 17 Oktober 2014 (diundangkan) — https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
- Republik Indonesia/JDIH BPK — PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun — 19 Agustus 2015 (diundangkan) — https://peraturan.bpk.go.id/Details/5641/pp-no-65-tahun-2015
- Disway Pekalongan — Kepala Sekolah Tak Hadir Saat Pemakaman Aqib, Keluarga Sebut Belum Ada Permintaan Maaf — 2 Oktober 2026 — https://jateng.disway.id/disway-pekalongan/read/724185/kepala-sekolah-tak-hadir-saat-pemakaman-aqib-keluarga-sebut-belum-ada-permintaan-maaf/15
Artikel ini merupakan hasil penyaduran dan adaptasi editorial dari naskah artikel utama yang disiapkan untuk www.NaufalLawyer.com.
Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN) | Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Naufal Lawyer | Pengacara Banyuwangi
Dukung kami terus menyuarakan keadilan dan advokasi hukum untuk rakyat.
Klik dukungan: https://teer.id/naufallawyer
Comments
Post a Comment