Dugaan Korupsi Dana Bencana Seret Lima Tersangka, SORBAN: Jangan Sampai Hak Rakyat Menjadi Korban
Jakarta, 14 Oktober 2026 — Dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perhatian serius Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, tenaga ahli BNPB yang disebut sebagai adik Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Empat tersangka lainnya berasal dari lingkungan pengadaan BNPB dan pihak swasta.
Kasus ini berhubungan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran kebencanaan. KPK juga sedang menelusuri indikasi pengondisian dalam penyaluran serta pemanfaatan anggaran.
Bagi SORBAN, perkara tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administrasi anggaran atau tindakan sejumlah individu yang diduga melanggar hukum.
Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar, yakni kepastian bahwa dana yang disediakan negara untuk membantu warga terdampak bencana benar-benar digunakan secara bertanggung jawab.
SORBAN mengecam keras segala bentuk korupsi dana kebencanaan. Sangat miris apabila dana yang semestinya dipergunakan untuk menolong masyarakat yang menghadapi musibah justru terbukti disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Meski demikian, setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Penetapan tersangka tidak sama dengan pembuktian kesalahan, sementara keterlibatan pihak-pihak lain tidak boleh disimpulkan tanpa alat bukti.
Anggaran Darurat Menyangkut Keselamatan dan Hak Warga Terdampak Bencana
Dana Siap Pakai merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang disediakan pemerintah untuk menunjang penanggulangan bencana, khususnya dalam keadaan darurat.
Keberadaan anggaran tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan negara menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang sedang berada dalam situasi rentan.
Ketika bencana terjadi, warga dapat kehilangan tempat tinggal, akses terhadap air bersih, makanan, pelayanan kesehatan, dan rasa aman. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan bantuan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Selanjutnya, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 mengatur bahwa Dana Siap Pakai digunakan sesuai kebutuhan tanggap darurat bencana, dengan cakupan antara lain pencarian dan penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, penyediaan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, serta penampungan dan hunian sementara.
Ketentuan penggunaan dana tersebut juga diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 yang masih berlaku.
Dalam konteks itulah dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan menjadi sangat serius.
Jika uang negara yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat dialihkan secara melawan hukum, terdapat risiko bahwa pelayanan kepada masyarakat terganggu atau kualitas bantuan berkurang.
Namun, SORBAN menegaskan bahwa risiko tersebut belum dapat dinyatakan sebagai dampak nyata perkara BNPB sebelum ditemukan bukti mengenai program yang bermasalah, penerima bantuan, dan pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya.
Pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan apakah terdapat aliran uang yang melanggar hukum. Kepentingan masyarakat juga menuntut jawaban tentang apakah bantuan yang dibiayai negara telah sampai kepada pihak yang berhak.
Pengawasan terhadap dana kebencanaan karena itu harus mencakup dua kepentingan sekaligus: pencegahan korupsi dan perlindungan hak warga terdampak bencana.
Lima Tersangka Ditahan, KPK Dalami Pengadaan dan Penggunaan Dana Siap Pakai
Berdasarkan keterangan KPK yang diberitakan ANTARA, operasi tangkap tangan pada Selasa, 13 Oktober 2026, berlangsung di lingkungan BNPB dan melibatkan 14 orang yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Mereka terdiri atas pejabat dan pihak terkait pengadaan di BNPB serta sejumlah pihak swasta. Sekretaris Utama BNPB Rustian termasuk orang yang sempat diamankan dalam operasi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa perkara yang didalami berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk kegiatan yang menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan.
Penyidik mengamankan barang bukti awal berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah emas dalam bentuk batangan dan tabungan emas.
Angka Rp1,4 miliar tersebut merupakan penghitungan awal uang tunai yang diamankan, bukan besaran kerugian keuangan negara yang telah dipastikan.
KPK kemudian melakukan gelar perkara pada malam 13 Oktober 2026 dan menaikkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Pada Rabu, 14 Oktober 2026, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Berdasarkan laporan ANTARA, kelimanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan sekitar pukul 16.48 WIB.
Identitas lima tersangka sebagaimana diberitakan Tirto dan sejumlah media pada 14 Oktober 2026 adalah:
1. Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB dan disebut sebagai adik Kepala BNPB Suharyanto.
2. Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Richard Erlangga, tenaga ahli di lingkungan Kepala BNPB.
4. Gery Prasetiawan, pihak swasta.
5. Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan informasi bahwa Bima Setyawan termasuk tersangka. Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum seseorang, bukan dengan siapa orang tersebut memiliki hubungan keluarga.
Sementara itu, Rustian yang sebelumnya menjalani pemeriksaan dinyatakan masih berstatus saksi dan tidak ditahan pada 14 Oktober 2026.
Kepala BNPB Suharyanto juga tidak tercantum dalam daftar lima tersangka yang diberitakan. Karena itu, hubungan keluarga antara dirinya dan Bima Setyawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya keterlibatan pidana.
Mengenai lokasi operasi, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada OTT di kantor BNPB dari pagi sampai siang 13 Oktober 2026. Sementara itu, KPK membenarkan operasi di lingkungan BNPB. Lokasi spesifik setiap penangkapan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Dalam keterangan pada 14 Oktober 2026, Ketua KPK juga menerangkan adanya indikasi pengondisian yang melibatkan pihak internal dan perusahaan swasta dalam penyaluran serta pemanfaatan DSP.
Penyidik mendalami dugaan pemanfaatan posisi dan hubungan dengan penyedia barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Namun, detail proyek, nilai kontrak, jenis bencana yang berkaitan dengan pengadaan, jumlah dana yang diduga diselewengkan, dan besaran kerugian negara belum terverifikasi secara lengkap.
Dari sisi hukum pidana, dugaan tersebut harus diperiksa dengan memperhatikan ketentuan pemberantasan korupsi, termasuk perubahan pengaturan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP menjadi bagian dari kerangka hukum yang relevan untuk menilai perbuatan memperkaya secara melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
Akan tetapi, pasal yang secara khusus disangkakan kepada masing-masing tersangka harus menunggu atau mengacu pada dokumen penyidikan resmi. Tidak boleh ada penyamaan secara otomatis antara dugaan yang diberitakan dan unsur tindak pidana yang telah terbukti.
SORBAN Tuntut Pengusutan Menyeluruh, Transparansi Anggaran, dan Jaminan Pelayanan Kebencanaan
SORBAN memandang penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dana kebencanaan harus menghasilkan dua hal yang berjalan beriringan, yaitu pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan tindak pidana dan perbaikan tata kelola anggaran agar masyarakat tidak dirugikan.
Muhammad Naufal Taftazani, S.H., sebagai advokat dan aktivis yang tergabung dalam SORBAN, menegaskan pentingnya pengusutan yang tidak berhenti pada penetapan lima tersangka.
Menurut pandangan kami, penyidikan harus menjangkau keseluruhan rangkaian transaksi yang relevan, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penunjukan atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pembayaran, hingga penyaluran hasil pengadaan.
KPK juga perlu menelusuri aliran dana dan aset secara menyeluruh, termasuk menilai apakah terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan melawan hukum.
Penelusuran tersebut harus didasarkan pada alat bukti, bukan spekulasi mengenai hubungan keluarga ataupun jabatan.
Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penyidik harus menindaklanjutinya sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan dasar yang memadai, tidak boleh ada pemaksaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang.
Bagi SORBAN, seluruh proses ini juga perlu memperhatikan kepentingan warga terdampak bencana.
Apabila audit menemukan bahwa dana pada program tertentu benar-benar disalahgunakan, pemerintah harus memastikan kebutuhan masyarakat yang semestinya dibiayai dari program tersebut tetap dipenuhi.
Jika terdapat barang atau jasa yang tidak disediakan sebagaimana mestinya, penyelesaian tidak boleh berhenti hanya pada penindakan terhadap pelaku. Harus ada langkah administratif dan pelayanan yang sesuai hukum untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terlindungi.
SORBAN mendorong pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen pengadaan, realisasi pembayaran, distribusi bantuan, bukti penerimaan, serta kualitas barang dan jasa yang dibiayai.
Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah pengadaan benar-benar sesuai kebutuhan kebencanaan dan apakah penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, BNPB melalui Berton SP Panjaitan telah menyatakan menghormati kewenangan KPK, bersikap kooperatif, menyediakan dukungan data dan akses informasi, serta tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum.
BNPB juga menyatakan bahwa pelayanan publik dan operasional penanggulangan bencana tetap berjalan.
SORBAN menilai komitmen itu harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi sesuai ketentuan, pengawasan internal yang efektif, dan langkah nyata untuk menjaga kualitas pelayanan.
Penanganan perkara korupsi tidak boleh mengurangi kesiapan negara menghadapi bencana maupun menghambat pemenuhan kebutuhan dasar warga yang sedang membutuhkan pertolongan.
Kami juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak para tersangka. Setiap orang yang diperiksa berhak memperoleh proses hukum yang adil, kesempatan memberikan pembelaan, serta perlindungan asas praduga tak bersalah.
Kritik yang tegas terhadap korupsi tidak harus berubah menjadi penghakiman terhadap orang yang belum terbukti bersalah.
Sebaliknya, penghormatan terhadap proses hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan pengawasan atau membiarkan dugaan penyimpangan berhenti tanpa kejelasan.
SORBAN mendesak KPK mengusut perkara dugaan korupsi DSP BNPB hingga tuntas, menelusuri seluruh aliran dana berdasarkan bukti, memeriksa pihak-pihak yang relevan, dan menyampaikan perkembangan perkara secara transparan sesuai ketentuan hukum.
Kami juga mendesak adanya penguatan pengawasan atas penggunaan anggaran kebencanaan agar setiap pengeluaran benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
Sebab ukuran keberhasilan negara dalam penanggulangan bencana bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang disediakan atau seberapa cepat anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa nyata anggaran tersebut melindungi kehidupan masyarakat.
Dana kebencanaan mengandung amanah publik yang sangat besar. Di balik angka-angka dalam dokumen anggaran terdapat warga yang memerlukan makanan, air bersih, obat-obatan, keselamatan, dan tempat berlindung.
Jangan sampai kesulitan rakyat menjadi kesempatan bagi praktik korupsi. Dan jangan sampai hak warga terdampak bencana dikorbankan oleh kepentingan pribadi siapa pun.
Bagi SORBAN, pengusutan yang tuntas, penghormatan terhadap hukum, dan pemulihan kepercayaan publik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
Referensi:
1. [ANTARA News] — KPK sebut OTT BNPB terkait pengadaan dan dana siap pakai kebencanaan — 13 Oktober 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5784537/kpk-sebut-ott-bnpb-terkait-pengadaan-dan-dana-siap-pakai-kebencanaan
2. [ANTARA News] — KPK sita uang sekitar Rp1,4 miliar dan emas dalam OTT BNPB — 13 Oktober 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5784565/kpk-sita-uang-sekitar-rp14-miliar-dan-emas-dalam-ott-bnpb
3. [ANTARA News] — KPK sebut adik Kepala BNPB jadi salah satu tersangka OTT — 14 Oktober 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5786325/kpk-sebut-adik-kepala-bnpb-jadi-salah-satu-tersangka-ott
4. [ANTARA News] — KPK tahan lima orang usai OTT BNPB — 14 Oktober 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5786209/kpk-tahan-lima-orang-usai-ott-bnpb
5. [Tirto] — Kena OTT KPK, Adik Kepala BNPB Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai — 14 Oktober 2026 — https://tirto.id/kena-ott-kpk-adik-kepala-bnpb-tersangka-korupsi-dana-siap-pakai-hDSn
6. [detikNews] — OTT di BNPB, KPK Ungkap Dana Bencana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi — 14 Oktober 2026 — https://news.detik.com/berita/d-8707225/ott-di-bnpb-kpk-ungkap-dana-bencana-dipakai-untuk-kepentingan-pribadi
7. [ANTARA News] — BNPB tidak akan melakukan intervensi terhadap proses di KPK — 13 Oktober 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5784445/bnpb-tidak-akan-melakukan-intervensi-terhadap-proses-di-kpk
8. [ANTARA News] — Sestama BNPB Rustian tak ditahan usai OTT KPK — 14 Oktober 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5785773/sestama-bnpb-rustian-tak-ditahan-usai-ott-kpk
9. [ANTARA News] — BNPB tegaskan layanan tetap optimal di tengah kabar OTT KPK — 13 Oktober 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5784237/bnpb-tegaskan-layanan-tetap-optimal-di-tengah-kabar-ott-kpk
10. [JDIH BPK] — Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana — 26 April 2007 — https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007
11. [JDIH Kementerian Keuangan] — Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana — 28 Februari 2008 — https://www.jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2008/22TAHUN2008PP.htm
12. [JDIH BNPB] — Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai — 15 Mei 2020 — https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perban-nomor-4-tahun-2020
13. [JDIH BPK] — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 16 Agustus 1999 — https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999
14. [JDIH BPK] — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — 2 Januari 2023 — https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935
15. [JDIH BPK] — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana — 2 Januari 2026 — https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869
Catatan adaptasi: Artikel ini merupakan hasil penyaduran dan adaptasi editorial dari artikel yang pertama kali diterbitkan oleh www.NaufalLawyer.com.
Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN) | Muhammad Naufal Taftazani, S.H. | Naufal Lawyer | Pengacara Banyuwangi
Dukung kami terus menyuarakan keadilan dan advokasi hukum untuk rakyat.
Klik dukungan: https://teer.id/naufallawyer
Comments
Post a Comment