SORBAN Kecam Cara Penindakan di Sukoharjo, Desak Kapolri Audit Aparat Gabungan

SUKOHARJO — Dugaan intimidasi terhadap santriwati saat penggeledahan Ma'had/Rumah Tahfidz Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Mojolaban, Sukoharjo, pada Selasa, 27 Oktober 2026, menjadi persoalan publik yang tak boleh berhenti pada saling bantah. Operasi gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo sekitar pukul 03.20–03.30 WIB dilakukan untuk mencari DPO perkara pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah pada 12 September. Melalui editorial Jumat, 30 Oktober 2026, SORBAN mengecam keras dugaan cara penindakan tidak manusiawi itu dan mendesak Kapolri melakukan audit serta menghukum oknum yang terbukti melanggar.

Saat Asrama Anak Menjadi Lokasi Operasi Dini Hari

Menurut pengelola, aparat termasuk personel Brimob bersenjata mendatangi asrama ketika santriwati masih tidur, kemudian mendobrak pintu yang tidak segera dibuka. Sekretaris lembaga Diyana Indah Sari menggambarkan adanya bentakan, intimidasi, serta kondisi santriwati yang belum siap mengenakan pakaian sebagaimana mestinya. Pengelola menyebut 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah dibawa untuk diperiksa di Polsek Mojolaban, kemudian di Polres Sukoharjo. Keterangan tersebut harus diperlakukan sebagai laporan pihak terdampak yang memerlukan penyelidikan objektif.

Pengelola juga menyampaikan dugaan trauma, keterlambatan makanan, kegiatan pendidikan yang terganggu, dan barang pribadi serta inventaris yang disebut diambil dengan perkiraan nilai Rp50 juta. Persoalan dokumen penggeledahan dan penyitaan yang dikatakan belum diserahkan saat kejadian menjadi titik penting. Apabila seorang anak takut kembali belajar atau merasa tidak aman di tempat tinggalnya, negara berkewajiban memulihkan rasa aman serta menguji fakta secara adil.

Polda Jawa Tengah mengklarifikasi bahwa penggeledahan dilakukan di dua titik, Laban dan Jenawi, Karanganyar, untuk mencari orang berstatus DPO. Polisi menyatakan izin pengadilan telah diperoleh, pengerahan Brimob didasarkan pada risiko setelah perlawanan bersenjata saat penangkapan tersangka pada 19 Oktober, dan para penghuni diperiksa sebagai saksi dengan keterlibatan UPTD PPA sebelum diserahkan kepada wali. Polisi menyebut sejumlah senjata dan peralatan diamankan untuk pendalaman. Klaim resmi ini perlu dicocokkan dengan rekaman, daftar pemeriksaan, dan keterangan individual.

SORBAN Menolak Normalisasi Dugaan Intimidasi

SORBAN memandang kecaman terhadap cara penindakan gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo sebagai kewajiban moral membela hak warga, terutama anak. Penyidikan pembakaran warung harus tetap dilanjutkan; pelakunya wajib diproses menurut hukum. Namun, alasan penegakan hukum tidak boleh digunakan untuk menganggap wajar dugaan pendobrakan, perlakuan mengancam, atau pemeriksaan yang mengabaikan kebutuhan dasar santriwati. Ketegasan aparat diukur dari ketepatan tindakan, bukan banyaknya senjata yang terlihat atau kuatnya rasa takut yang ditimbulkan.

Dalih risiko perlu diuji menurut keadaan konkret di asrama pada 27 Oktober, bukan hanya pengalaman perlawanan seorang tersangka delapan hari sebelumnya. Anak-anak di Laban tidak boleh dianggap mewarisi tingkat ancaman tersebut tanpa bukti. Pernyataan polisi dan pemerintah daerah bahwa lembaga itu belum terdaftar secara resmi juga tidak menghapus hak penghuninya atas keselamatan, privasi, pendampingan, dan pendidikan. Penataan izin operasional dapat dilakukan melalui prosedur administratif tersendiri.

SORBAN mendesak Kapolri memerintahkan Propam bersama unsur pengawasan yang independen untuk mengaudit seluruh rantai komando, penilaian risiko, tindakan terhadap perempuan dan anak, serta kecukupan pengawasan lapangan. Hasil pemeriksaan harus diumumkan secara proporsional tanpa membuka identitas anak. Perlindungan bagi pelapor, saksi, dan wali perlu dijamin. Jika ditemukan pelanggaran, oknum yang bertanggung jawab harus menghadapi sanksi tegas; jika tidak ditemukan, hasil pemeriksaan beserta alasannya perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Kapolri Wajib Menguji Legalitas dan Memulihkan Hak Anak

KUHAP dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 113 dan 114 memberi kerangka izin penggeledahan, pemeriksaan yang berkaitan dengan perkara, kewajiban menunjukkan dokumen, kehadiran saksi, dan pembuatan berita acara. Pasal 119 dan 120 mengatur legalitas penyitaan, rincian benda serta pengecualian dalam keadaan mendesak. Karena itu, audit harus memeriksa penetapan pengadilan, surat tugas, berita acara, daftar setiap barang, dan alasan kaitannya dengan perkara. Barang yang tidak lagi diperlukan harus ditangani untuk pengembalian sesuai mekanisme hukum.

UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 5 Tahun 2026, melalui Pasal 13, 19, dan 19A mewajibkan penegakan hukum yang menghormati HAM, terukur, serta dapat diawasi. UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2), 18, dan 23 relevan apabila pemeriksaan menempatkan anak sebagai anak saksi, termasuk soal pendampingan dan kepentingan terbaiknya. Perlindungan khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 dan 64 serta prinsip HAM Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 harus menjadi ukuran pemeriksaan, bukan sekadar slogan.

Kesimpulan: SORBAN mengecam keras dugaan metode penggeledahan yang menakutkan anak dan menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan bantahan administratif. Kapolri harus mengaudit rekaman, surat penggeledahan, penyitaan, daftar pemeriksaan, serta pendampingan tiap anak; mendengar wali dan pengelola; memastikan pemulihan psikososial, kelanjutan belajar, dan pengembalian barang yang tidak lagi diperlukan. Hukum harus ditegakkan terhadap pelaku pembakaran warung sekaligus terhadap oknum aparat apabila pelanggarannya terbukti. Keamanan publik hanya bermakna apabila hak warga tetap dilindungi.

Catatan akhir
Penulis: Redaksi Editorial SORBAN.
Kapasitas: Naskah editorial kepentingan publik SORBAN, bukan klaim pernyataan resmi organisasi yang telah diterbitkan.
Tanggal editorial: Jumat, 30 Oktober 2026.
Watermark: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)

Referensi

1. Polres Klaten/Polda Jawa Tengah, “Kapolda Jateng Jelaskan Penggeledahan di Sukoharjo: Pengembangan Kasus Perusakan Warung oleh Eks Napiter,” 30 Oktober 2026.
2. detikJateng, “Kronologi Penggeledahan Ponpes di Laban Diduga Terkait Perusakan Warung Mi Babi,” 29 Oktober 2026.
3. detikHikmah, “Dari Pintu Didobrak hingga Santriwati Dibawa, Ini Kronologi Penggerebekan Ponpes,” 30 Oktober 2026.
4. Tirto, “Buntut Kasus Warung Mi Babi, Polisi Geledah Ponpes di Sukoharjo,” 30 Oktober 2026.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 113, 114, 119, dan 120.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2026.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2), 18, dan 23.
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 dan 64.
9. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.