SORBAN Dukung MoU Badr, Manfaatnya Harus Sampai ke Industri dan Rakyat

DOHA, 22 Oktober 2026 — Indonesia, Turkiye, Qatar, dan Pakistan menandatangani MoU multilateral “Badr” di Doha pada 21 Oktober 2026. Para pihak menyatakan kerja sama akan mencakup industri dan produksi pertahanan, peningkatan kemampuan, pelatihan teknis, serta riset dan pengembangan. Bagi masyarakat Indonesia, pertanyaan utamanya ialah apakah kerja sama itu benar-benar membangun kemampuan dalam negeri, memberi nilai tambah kepada pekerja dan industri nasional, serta dijalankan dengan tanggung jawab hukum. SORBAN mendukung penuh kemitraan ini, seraya menegaskan bahwa kepentingan publik dan solidaritas Palestina harus tetap dijaga.

Empat Negara Sepakati Kolaborasi Pertahanan di Doha

Qatar News Agency menyebut MoU Badr ditandatangani di Doha oleh kementerian pertahanan empat negara, dengan keterlibatan lembaga industri pertahanan Pakistan dan badan industri pertahanan Turkiye. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yusuf Jauhari hadir dalam upacara. Keterangan resmi menempatkan manufaktur pertahanan, pelatihan teknis, riset, dan pengembangan sebagai ruang kerja sama.

Radio Pakistan melaporkan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menyebut rencana riset bersama, pertukaran pelatihan, produksi bersama, dan alih teknologi. QNA menyatakan negara sahabat lain dapat bergabung dengan kriteria yang disepakati. Semua hal tersebut merupakan tujuan dan kemungkinan yang diumumkan, belum bukti adanya proyek, kontrak, investasi, maupun lapangan kerja tertentu.

Rilis yang ditelaah belum memuat naskah lengkap, rencana implementasi, nilai anggaran, atau daftar produk. Tidak ada jam penandatanganan yang diumumkan. Publik perlu membedakan MoU industri pertahanan Badr dari perjanjian lain yang mengatur pertahanan kolektif; ringkasan resmi yang tersedia hanya menerangkan kerja sama industri dan peningkatan kemampuan.

Kemandirian Strategis Sah, Keadilan Kemanusiaan Tetap Batas

SORBAN mendukung penuh MoU Badr karena kerja sama antarmitra dapat membuka ruang bagi penguatan kapasitas industri dan teknologi nasional. Namun, rakyat harus memperoleh manfaat yang dapat dilihat: penguasaan teknologi, tenaga kerja terampil, rantai pasok lokal yang berkembang, dan belanja pertahanan yang efektif. Alih teknologi perlu dijelaskan dalam indikator yang bisa dievaluasi, bukan berhenti sebagai janji umum.

Kerja sama pertahanan juga wajib mempunyai batas etis. Tidak boleh ada produksi, transfer, atau dukungan yang membantu genosida maupun kejahatan internasional. Ini adalah standar kehati-hatian, bukan klaim bahwa MoU Badr berkaitan dengan Israel. Tidak ada bukti dalam sumber yang ditelaah bahwa kesepakatan tersebut ditujukan kepada konflik Palestina atau pihak tertentu.

Indonesia tetap wajib tegas terhadap pendudukan ilegal Israel dan membela hak rakyat Palestina. Mahkamah Internasional pada 2024 menyatakan kehadiran Israel yang berlanjut di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah melawan hukum serta menyebut kewajiban negara-negara untuk tidak memberi bantuan yang mempertahankan situasi itu. Karena itu, setiap rantai pasok dan pengguna akhir harus dinilai. Kemitraan strategis tidak boleh mengubah sikap Indonesia, menormalisasi pendudukan, atau membiarkan bantuan pertahanan berkontribusi pada pelanggaran berat.

Keterbukaan Publik Menentukan Akuntabilitas Pelaksanaan

Pasal 11 UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 menyediakan kerangka hukum bagi perjanjian internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa persetujuan DPR tidak terbatas hanya pada daftar jenis perjanjian di Pasal 10 UU 24/2000. Pemerintah perlu menerangkan bentuk dan dampak hukum MoU Badr serta dasar penentuan jalur persetujuannya. Tanpa naskah dan rincian konsekuensi, publik tidak bisa memastikan apakah kewajiban persetujuan DPR telah dipenuhi atau tidak.

UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengarahkan penguatan industri nasional. Pelaksanaannya harus menjawab kepentingan publik: apa yang akan dibangun di Indonesia, bagaimana manfaatnya dibagi, siapa yang mengawasi, dan bagaimana risiko ekspor serta penggunaan akhir dikendalikan. Laporan berkala kepada DPR dan publik, audit yang layak, dan mekanisme penghentian ketika timbul risiko pelanggaran akan mengubah komitmen umum menjadi tata kelola yang dapat dipercaya.

SORBAN mendukung penuh kerja sama pertahanan Badr. Dukungan itu berjalan bersama tuntutan agar manfaatnya sampai kepada industri dan pekerja Indonesia, dan agar tanggung jawab kemanusiaan tidak dikorbankan. Indonesia dapat membangun pertahanan yang mandiri sambil tetap berdiri tegak mendukung Palestina serta menolak segala bentuk bantuan yang melanggengkan pendudukan ilegal atau berkontribusi pada genosida.

Catatan akhir: Muhammad Naufal Taftazani, S.H., penulis editorial SORBAN. Editorial 22 Oktober 2026. Naskah ini merupakan sudut pandang editorial, bukan klaim mengenai pernyataan resmi pemerintah atau negara penandatangan.

Referensi

1. Qatar News Agency, “Qatar, Indonesia, Pakistan, and Turkiye Sign Badr MoU to Promote Defense Industries Cooperation,” 21 Oktober 2026.
2. Radio Pakistan, “Pakistan, Qatar, Indonesia, Turkiye Sign ‘Badr’ MoU,” 21 Oktober 2026.
3. Dawn/Reuters, “Pakistan, Qatar, Turkiye and Indonesia sign ‘Badr’ defence cooperation pact,” 21 Oktober 2026, diperbarui 22 Oktober 2026.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
6. Mahkamah Internasional, Advisory Opinion 19 Juli 2024, Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.
7. ICRC, status Indonesia sebagai pihak pada Konvensi Jenewa 1949, aksesi 30 September 1958.

Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)