SORBAN: Jangan Jadikan WNI Tenaga Perang, Tutup Semua Jalur Rekrutmen Rusia

Dateline: JAKARTA, 2 November 2026 — Pemerintah Indonesia telah meminta Rusia menghentikan perekrutan WNI untuk militer atau posisi terkait militer melalui semua jalur dan mengecualikan Indonesia dari daftar perekrutan. Permintaan itu disampaikan melalui diplomasi, setelah laporan Ukraina pada 27 Oktober menyebut seorang WNI berinisial MT tewas di perang Ukraina. KBRI Moskow masih memverifikasi identitas dan status orang tersebut. Bagi masyarakat, perkara ini bukan sekadar urusan hubungan antarnegara: tawaran kerja lintas negara harus dapat dipastikan sejak awal agar warga tidak berangkat dengan informasi yang menyesatkan dan keluarga tidak kehilangan kepastian.

Dari Tawaran Kerja Sipil ke Dugaan Dinas Militer Asing: Data Masih Diuji

Informasi tentang perekrutan WNI mulai ramai pada akhir Agustus, saat badan intelijen Ukraina mengklaim menemukan dokumen tentang delapan WNI yang masuk militer Rusia. Pada 1 September, Sufmi Dasco Ahmad menyebut otoritas intelijen Indonesia juga menerima informasi bahwa sejumlah WNI diduga berangkat dengan tawaran pekerjaan sipil—antara lain keamanan atau administrasi—dan iming-iming upah tinggi. Rincian itu belum sama dengan putusan bahwa setiap orang ditipu atau diperdagangkan; pemerintah masih perlu memeriksa identitas, kontrak, komunikasi dengan perekrut, dan kondisi keberangkatan.

Duta Besar Rusia Sergei Tolchenov pada 1 September membantah kantor perwakilan Rusia di Indonesia melakukan perekrutan dan menyatakan siap membantu klarifikasi. Kemudian, dalam tanggapan Kemlu yang diberitakan pada 30 Oktober dan 1 November, Indonesia menyampaikan permintaan kepada Rusia agar tak ada WNI direkrut ke militer atau formasi terkait lewat jalur apa pun. Jakarta juga meminta pengecualian resmi bagi Indonesia.

Laporan HUR tanggal 27 Oktober tentang kematian WNI berinisial MT menambah urgensi, tetapi belum mengakhiri proses verifikasi. KBRI Moskow masih memeriksa identitas dan statusnya. Karena itu, angka, identitas lengkap, kronologi kematian, dan bentuk perekrutan perlu disandarkan pada konfirmasi pemerintah, bukan diulang sebagai fakta final dari unggahan pihak yang terlibat konflik. Dalam situasi seperti ini, keluarga membutuhkan informasi yang dapat dipercaya dan jalur bantuan yang benar-benar berfungsi.

Negara Harus Memutus Jalur Rekrutmen dan Membuka Akses Perlindungan

Sebagai perspektif editorial SORBAN untuk kepentingan publik—bukan pernyataan resmi organisasi yang terpisah—kami menilai Indonesia harus menuntut hasil yang bisa diuji. Rusia perlu menghentikan perekrutan WNI secara langsung maupun melalui perantara, memastikan Indonesia masuk daftar pengecualian, dan memberi klarifikasi tentang pelaksanaan komitmen tersebut. Keterangan bahwa kedutaan tidak menjadi perekrut tidak menjawab kekhawatiran tentang jalur tidak langsung yang masih perlu ditelusuri.

Perlindungan masyarakat juga menuntut pembenahan dari hulu. Pemerintah perlu memetakan iklan dan agen yang menawarkan pekerjaan luar negeri, memeriksa keaslian pemberi kerja, serta memberi kanal pelaporan yang mudah diakses calon pekerja dan keluarga. Penjelasan tentang upah, tugas, lokasi kerja, risiko keselamatan, dan isi kontrak harus terang sebelum seseorang berangkat. Pengawasan tersebut perlu melibatkan instansi ketenagakerjaan, imigrasi, kepolisian, Kemlu, pemerintah daerah, dan platform digital sesuai kewenangannya.

Keluarga WNI yang diduga berada di medan konflik perlu memperoleh satu pintu informasi dan pendampingan konsuler yang jelas. KBRI Moskow dan Kemlu harus menjelaskan tahapan verifikasi serta mengabarkan perkembangan yang dapat disampaikan tanpa mengorbankan keselamatan maupun proses pemeriksaan. Bila seseorang diduga menjadi korban penipuan atau eksploitasi, prioritasnya ialah memastikan keselamatan dan akses bantuan. Pemeriksaan tanggung jawab pidana perekrut harus bertumpu pada bukti, bukan asumsi kolektif terhadap semua WNI yang disebut dalam laporan.

Hukum Menjerat Perekrut, Korban Tetap Berhak Dilindungi

Pasal 19 dan Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 1999 memberi dasar bagi Perwakilan RI untuk melindungi WNI di luar negeri serta bertindak ketika warga menghadapi bahaya nyata. Tugas itu menuntut koordinasi KBRI dengan Kemlu dan pihak berwenang, termasuk pemberian bantuan hukum dan konsuler yang relevan. Perlindungan tidak boleh berhenti pada pernyataan diplomatik; ia harus tampak dalam komunikasi, verifikasi, dan dukungan kepada keluarga.

Di sisi pencegahan, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 201 mengatur ajakan tanpa izin Presiden agar WNI menjadi anggota tentara asing. Pasal 199 mengatur keikutsertaan WNI dalam perang/latihan militer atau organisasi tertentu untuk tujuan tersebut di luar negeri. UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf d juga menyebut masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden sebagai salah satu dasar kehilangan kewarganegaraan. Namun, status seseorang tidak boleh ditetapkan dari pemberitaan saja; identitas, tindakan, unsur hukum, dan prosedur administratif harus diperiksa.

Jika proses perekrutan melibatkan penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dapat menjadi dasar penyelidikan setelah unsur-unsurnya diuji. Perekrutan itu sendiri belum cukup untuk menyimpulkan TPPO. Pembedaan ini penting agar korban tidak dikriminalisasi, sementara perekrut yang terbukti melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Redaksi SORBAN mendesak pemerintah menagih pelaksanaan permintaan kepada Rusia, menyediakan bantuan konsuler bagi WNI dan keluarga, menutup jalur iklan kerja menyesatkan, serta menindak perantara bila bukti dan unsur pidananya terpenuhi. WNI bukan tenaga perang yang dapat dipindahkan melalui janji kerja yang samar. Keselamatan dan martabat warga harus menjadi ukuran kebijakan.

Catatan akhir: Muhammad Naufal Taftazani, S.H. — penulis editorial pada kanal Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN), untuk kepentingan publik dan bukan klaim atas pernyataan resmi organisasi yang belum diterbitkan. Editorial: 2 November 2026.

Referensi:

1. ANTARA News, “Jakarta urges Moscow to halt military recruitment of Indonesians,” 1 November 2026.
2. Bisnis.com, “Buntut Isu WNI Tewas, Kemenlu Desak Rusia Hentikan Perekrutan WNI Jadi Prajurit,” 30 Oktober 2026.
3. Parlementaria/JDIH DPR RI, “WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya,” 1 September 2026.
4. ANTARA News, “Dubes tegaskan tak ada rekrutmen WNI jadi tentara Rusia via kedubes,” 1 September 2026.
5. ANTARA News, “Yusril: 8 WNI diduga jadi tentara Rusia masih diverifikasi,” 2 September 2026.
6. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Watermark B: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)