SORBAN Desak Audit Penggeledahan RTQ dan Pemulihan Santriwati

Penulis: Tim Editorial Solidaritas Santri dan Pesantren (SORBAN)

POV: Editorial kepentingan publik dan perlindungan santri

Dateline: SUKOHARJO

SUKOHARJO — Tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob menggeledah dua lokasi yang disebut RTQ di Laban, Mojolaban, dan Trengguli, Jenawi, pada dini hari 27 Oktober 2026. Polisi menyebut operasi itu bagian dari pencarian DPO dalam penyidikan perkara pembakaran dan perusakan warung di Parangjoro. Pengasuh menyatakan anak-anak berada di lokasi; kini SORBAN menuntut agar penertiban administrasi Kemenag berjalan bersama audit prosedur, pendampingan keluarga, dan jaminan pendidikan.

Dua lokasi diperiksa; anak-anak akhirnya dipulangkan kepada keluarga

Polisi menerangkan bahwa operasi di Sukoharjo dan Karanganyar merupakan bagian dari pengembangan perkara pembakaran, ancaman, dan perusakan warung di Parangjoro pada 12 September 2026. Tujuannya, menurut kepolisian, mencari seorang tersangka yang masih diburu. Penggeledahan berlangsung pada 27 Oktober dini hari. Di lokasi Sukoharjo, pengasuh menyebut 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah sedang tidur ketika aparat datang. Penghuni yang diperiksa akhirnya dipulangkan kepada orang tua atau wali.

Keterangan tentang proses masuk dan pemeriksaan belum seragam. Pengasuh menyebut pintu didobrak, santriwati dibentak dan ditodong laras panjang, serta surat tidak diperlihatkan kepada pihak pondok pada saat penggeledahan. Mereka mengatakan pendamping belum hadir ketika para penghuni berada di Polsek. Polda Jateng membantah sebagian narasi itu: polisi menyatakan telah mengantongi penetapan atau izin dari pengadilan, melibatkan Polwan dan ketua RT, serta menghadirkan UPTD PPA dalam pendampingan atau pemeriksaan. Polda juga menyampaikan permintaan maaf jika tindakan anggotanya menyakiti atau menimbulkan keresahan.

Perbedaan tersebut menuntut pemeriksaan, bukan perang klaim. Komnas HAM meminta Propam dan Kompolnas menelusuri prosedur, dokumen penggeledahan, penyitaan, penggunaan kekuatan, dan perlindungan hak anak serta privasi. Pada 1 November, Polri menyatakan keluhan akan didalami melalui pengawasan internal. Pengasuh juga mempersoalkan barang yang dibawa dari lokasi. Audit harus mencatat setiap barang, pemiliknya, dasar penyitaan, berita acara, serta status pengembaliannya.

Gus Yasin menyatakan kedua lokasi tidak terafiliasi dengan Hamalatul Qur’an Jombang dan belum terdaftar sebagai pesantren di Kemenag. Ia mendorong koordinasi dengan Kemenag untuk menertibkan rumah tahfiz, sambil meminta pendampingan bagi anak dan keberlanjutan pendidikan di lembaga terverifikasi. Kemenag Sukoharjo dan Karanganyar menerbitkan keterangan administrasi yang menyebut status belum terdaftar atau belum mengajukan IJOP. Fakta administrasi penting bagi pembinaan lembaga, tetapi tidak menjawab apakah setiap penghuni terlibat dalam perkara pidana atau apakah metode operasi telah patut.

Hak anak tidak berhenti pada gerbang lembaga yang belum berizin

SORBAN berpihak tegas pada keselamatan dan martabat anak. RTQ mandiri pun tetap dihuni anak-anak Indonesia yang dilindungi undang-undang. Izin yang belum ada bukan alasan untuk mendobrak pintu pada dini hari, mengarahkan senjata kepada anak, atau mengabaikan pendampingan—jika rangkaian dugaan itu terbukti. Administrasi dapat ditertibkan tanpa menjadikan anak sasaran stigma atau tekanan.

Kepolisian menyatakan izin pengadilan dan Polwan sudah ada. Hal itu harus dicatat. Namun, pengakuan memiliki izin tidak sama dengan pembuktian bahwa surat tugas dan izin ditunjukkan kepada penghuni, dan pelibatan Polwan secara umum belum menjawab siapa yang hadir saat pintu dibuka. Pemeriksaan yang dapat dipercaya perlu menelaah dokumen, rekaman yang tersedia, kesaksian penghuni dan warga, daftar petugas, waktu kehadiran pendamping, serta berita acara penyitaan. Pemeriksaan juga harus menghindari pertanyaan berulang yang menambah tekanan kepada anak.

SORBAN meminta empat tindak lanjut. Pertama, Propam dan Kompolnas mengumumkan ruang lingkup, jadwal, dan hasil pemeriksaan tanpa membuka identitas anak. Kedua, Polda Jateng membuka dasar hukum penggeledahan dan daftar barang yang disita, lalu mengembalikan barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian. Ketiga, Pemprov dan UPTD PPA memastikan pemeriksaan kondisi psikologis, pendampingan keluarga, dan rencana belajar yang tidak memutus pendidikan. Keempat, Kemenag menjelaskan jalur pendaftaran dan pembinaan RTQ kepada pengelola serta orang tua, dengan waktu perbaikan yang jelas dan perlakuan manusiawi.

Kami tidak meminta penegakan hukum dihentikan. Perkara perusakan warung tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dan proses yang sah. Yang ditolak adalah anggapan bahwa persoalan administrasi menghapus hak anak atau mengesahkan cara apa pun. Penertiban lembaga dan penyidikan perkara dapat berjalan, sementara dugaan penggunaan kekuatan diaudit secara terpisah. Anak tidak boleh memikul beban dari status izin lembaga maupun kecurigaan yang belum dibuktikan.

UU Perlindungan Anak dan aturan penggeledahan wajib diterapkan bersama

UU Perlindungan Anak, yakni UU 23/2002 sebagaimana diubah UU 35/2014, mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Pasal 76C melarang setiap orang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 59A memasukkan pendampingan psikososial serta perlindungan dalam proses peradilan. Kewajiban itu ada pada negara dan pihak yang berinteraksi dengan anak, bukan bergantung pada apakah rumah tahfiz sudah mendapatkan tanda daftar.

UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat prinsip perlakuan manusiawi, pendampingan, kepentingan terbaik anak, dan suasana kekeluargaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, maupun anak saksi. Bila para santriwati diperiksa sebagai saksi, perlindungan SPPA harus dibaca bersama UU Perlindungan Anak. Pendampingan yang baru hadir pada tahap tertentu tidak serta-merta menjawab apakah seluruh tahapan sebelumnya sudah sesuai.

KUHAP yang berlaku sejak Januari 2026 adalah UU 20/2025. Pasal 113 pada prinsipnya mensyaratkan izin pengadilan untuk penggeledahan dan memuat tata cara keadaan mendesak. Pasal 114 mengharuskan surat tugas dan izin penggeledahan ditunjukkan kepada pemilik atau penghuni rumah atau bangunan. Ketentuan penyitaan juga menuntut dokumentasi yang dapat diuji. Karena itu, klaim pengasuh tentang surat yang tak diperlihatkan dan pernyataan polisi tentang izin pengadilan perlu diperiksa bersama.

UU 18/2019 tentang Pesantren menempatkan pendaftaran sebagai bagian pendirian pesantren dan memberikan kewenangan izin terdaftar kepada Menteri setelah persyaratan dipenuhi. Kemenag dapat menjalankan kewenangan administratif tersebut. Penertiban harus menjelaskan kategori lembaga, kekurangan berkas, proses pemenuhan syarat, dan perlindungan pendidikan bagi anak yang terdampak. Penertiban administrasi bukan pengganti pemeriksaan dugaan tindakan aparat.

Sikap editorial ini adalah sikap redaksi untuk kepentingan publik, bukan klaim sebagai pernyataan resmi organisasi yang tidak dipublikasikan. SORBAN mendesak pemerintah menertibkan lembaga secara patut, polisi membuka dan menguji prosedur, serta keluarga dan anak mendapat pemulihan dan jaminan pendidikan. Hak anak berlaku di setiap tempat mereka belajar.

Catatan akhir: Tim Editorial Solidaritas Santri dan Pesantren (SORBAN), 2 November 2026. Ini sikap editorial publik dan tidak mengatasnamakan pernyataan resmi organisasi yang belum dipublikasikan.

Referensi

1. detikJateng, “Gus Yasin Soroti Ponpes yang Digeledah Terkait Perusakan Warung Mi Babi”, 30 Oktober 2026.
2. detikJateng, “Ponpes Sukoharjo Ngaku Terintimidasi Saat Digeledah, Polisi: Sesuai SOP”, 30 Oktober 2026.
3. detikJateng, “Polda Jateng Ungkap Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Libatkan Polwan hingga Bu RT”, 31 Oktober 2026.
4. ANTARA News, “Komnas HAM minta Polri periksa prosedur penggeledahan Ponpes Sukoharjo”, 1 November 2026.
5. ANTARA News, “Polri pastikan keluhan penggeledahan di Ponpes Sukoharjo didalami”, 1 November 2026.
6. Suara.com, “Kemenag Tegaskan Ponpes Hamalatul Quran di Karanganyar dan Sukoharjo Belum Kantongi Izin Resmi”, 1 November 2026.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.