SORBAN: Jangan Kaburkan Batas Petugas dalam Pelayanan Haji

MANADO, 30 Oktober 2026 — Dalam Pengajian Akbar Jemaah Haji Provinsi Sulawesi Utara di Asrama Haji Tuminting, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan gagasan agar masyarakat lintas agama dapat mendukung pelayanan jemaah haji. Ia menyebut toleransi dan kebinekaan sebagai tujuan, sedangkan pemberitaan lanjutan mengaitkan dukungan itu dengan layanan embarkasi dan debarkasi. Bagi jemaah dan warga, persoalan yang harus segera dijawab ialah batas tugas dan status personel: dokumen seleksi PPIH 2026 mensyaratkan pelamar beragama Islam, sementara pernyataan yang beredar memakai istilah lebih umum, “petugas haji”. Tanpa penjelasan tertulis, ruang salah paham dan gesekan sosial terbuka.

Pernyataan di Manado Memperluas Kembali Wacana Petugas Haji

Dalam keterangan yang diberitakan ANTARA pada 30 Oktober 2026, Dahnil mengatakan masyarakat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan kelompok lain dapat dilibatkan untuk mendukung pelayanan jemaah. Pernyataan itu disampaikan di Manado dalam kegiatan untuk jemaah dan calon jemaah Sulawesi Utara. Tirto pada 31 Oktober menjelaskan bahwa dukungan yang dibicarakan dapat menjangkau layanan bandara di titik embarkasi dan debarkasi. Pemberitaan tersebut belum merinci jabatan atau penugasan tertentu di Tanah Haram.

Wacana ini memiliki konteks sebelumnya. Pada Agustus 2025, Dahnil menerangkan bahwa ASN non-Muslim dapat berkontribusi pada bidang teknis kementerian seperti administrasi dan teknologi informasi, sedangkan tugas petugas di Tanah Haram harus sesuai syariat. Pernyataan Oktober 2026 kembali menjadi sorotan karena menghubungkan pelibatan lintas agama dengan simbol toleransi dan menggunakan istilah “petugas haji”.

Sumber yang diperiksa belum menunjukkan surat keputusan baru, perubahan syarat seleksi PPIH, rincian jabatan, nama petugas yang ditunjuk, ataupun tanggal dimulainya pelaksanaan. Karena itu, yang dapat dipastikan saat ini adalah adanya gagasan pejabat, bukan kebijakan yang telah berjalan. Perbedaan tersebut penting: jemaah membutuhkan informasi pasti, sementara masyarakat berhak mengetahui bagaimana tugas publik dan status personelnya ditetapkan.

SORBAN: Kepastian Jemaah Lebih Penting daripada Simbolisasi

Sebagai gerakan yang mengawal kebijakan dan kepentingan umum, SORBAN menilai pengaitan ibadah haji dengan simbol toleransi merupakan pilihan komunikasi yang keliru. Ibadah yang sakral bukan panggung bagi pejabat untuk menghadirkan simbol politik. Penjelasan pemerintah harus bermula dari kebutuhan jemaah, standar kompetensi, jaminan kenyamanan, dan batas peran—bukan pesan simbolik yang membuat warga bertanya apakah ketentuan petugas ibadah telah berubah.

Ketidakjelasan istilah dapat merusak kepercayaan bahkan sebelum ada penugasan. Ketika “pegawai kementerian”, “tenaga pendukung bandara”, dan “PPIH” terdengar seperti satu kategori, masyarakat sulit memahami siapa yang mengurus pelayanan teknis dan siapa yang menjalankan pembinaan, pelayanan, pelindungan, serta koordinasi penyelenggaraan ibadah. Kekaburan ini berpotensi menggeser percakapan dari mutu layanan menjadi pertentangan identitas dan memicu gesekan di tingkat masyarakat.

SORBAN mendesak Kementerian Haji dan Umrah menerbitkan penjelasan resmi yang menjabarkan setiap kategori personel dan tugasnya. Jika yang dimaksud ialah pekerjaan administratif di embarkasi atau debarkasi, pemerintah harus menyebut lokasi, uraian kerja, status hubungan kerja, kualifikasi, pelatihan, pengawasan, dan batas kewenangannya. Kemenhaj juga harus menjelaskan apakah gagasan itu mengubah, melengkapi, atau sama sekali tidak menyentuh syarat PPIH yang berlaku.

Pemerintah perlu mendengar jemaah, pembimbing ibadah, ulama, petugas lapangan, dan pemerintah daerah sebelum menyampaikan kebijakan yang dapat ditafsirkan menyentuh batas ibadah. Transparansi dini lebih baik daripada membiarkan warga mengisi kekosongan informasi dengan kabar dan prasangka. Penanganan isu harus meredakan kebingungan dan menjaga ketenteraman, bukan membuat jemaah menjadi objek simbolisasi.

Kepastian Hukum Berawal dari Definisi dan Penugasan Tertulis

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, menegaskan tanggung jawab negara dalam pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah agar ibadah berlangsung sesuai syariat, aman, dan tertib. Undang-undang mendefinisikan PPIH sebagai petugas yang ditetapkan Menteri dan menempatkan pembentukannya pada Menteri. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 menempatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi haji dalam lingkup tugas Kemenhaj.

Dokumen seleksi resmi PPIH 1447 H/2026 M mencantumkan syarat umum “beragama Islam”. Kriteria itu berlaku pada seleksi PPIH yang dirujuk dan harus dibaca sesuai ruang lingkupnya. Perbedaan tenaga administrasi, petugas pendukung bandara, dan PPIH perlu ditetapkan melalui uraian kerja serta keputusan administratif yang sah, bukan diserahkan pada tafsir publik atas pernyataan lisan.

Belum ditemukan keputusan konkret yang menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, jika kelak ada penugasan formal, Kemenhaj wajib menunjukkan landasan regulasi, standar seleksi, garis tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan. Dokumen tersebut perlu dapat diperiksa masyarakat agar kepastian hukum dan perlindungan jemaah terjaga.

SORBAN meminta pemerintah memperjelas pernyataan Dahnil, menegaskan kembali batas dan persyaratan PPIH, serta menghentikan penggunaan ibadah haji sebagai simbolisasi toleransi. Kejelasan tertulis yang dapat diperiksa merupakan langkah bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan ibadah dan mencegah polemik berkembang menjadi gesekan warga.

Catatan akhir: Muhammad Naufal Taftazani, S.H. — penulis editorial SORBAN (Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara). Editorial kelembagaan ini bukan pernyataan resmi organisasi di luar naskah ini. Tanggal editorial: 1 November 2026.

Referensi:

1. ANTARA News — “Wamenhaj tegaskan warga nonmuslim bisa jadi petugas haji” — 30 Oktober 2026.
2. Tirto — “Wamenhaj Ungkap Alasan akan Libatkan Nonmuslim Jadi Petugas Haji” — 31 Oktober 2026.
3. Kompas.com — “Dahnil Tegaskan, Pegawai Lintas Agama Tidak Menjadi Petugas Haji” — 27 Agustus 2025.
4. Kementerian Haji dan Umrah RI — “Persyaratan Seleksi PPIH 1447 H/2026 M” — dokumen seleksi resmi; tanggal publikasi tidak tercantum.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 — 4 September 2025.
6. Sekretariat Negara RI — “Inilah Perpres 92/2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah” — 3 November 2025.

Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)