Ipsos Catat 59% Responden Tak Percaya Polisi, SORBAN Desak Reformasi Terukur

Perspektif editorial: Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)

JAKARTA, 6 November 2026 — Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 menunjukkan 59% responden Indonesia menganggap polisi tidak tepercaya, tertinggi di antara 31 negara yang diteliti. Ipsos mengumpulkan jawaban secara online pada 19 Juni–3 Juli 2026 dari 23.537 orang dewasa di seluruh negara survei, termasuk sekitar 500 responden Indonesia. Bagi masyarakat, temuan ini menjadi dasar kuat untuk menuntut Kapolri baru, Suyudi Ario Seto, memulai pembenahan yang transparan dan bisa dinilai publik.

Survei Dilakukan Sebelum Pergantian Kapolri, Angkanya Menjadi Baseline

Ipsos meminta responden memberi penilaian terhadap berbagai profesi dengan skala dari sangat tepercaya hingga sangat tidak tepercaya. Sebanyak 59% responden Indonesia masuk kategori tidak tepercaya terhadap polisi. Perbandingan lintas negara yang dilaporkan menunjukkan Afrika Selatan 55%, Peru 54%, Meksiko 52%, dan Argentina 46%.

Pengumpulan data berlangsung pada 19 Juni–3 Juli 2026. Ipsos menerbitkan indeks pada 17 September. Dua pekan kemudian, tepatnya 1 Oktober, Presiden melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Urutan waktu ini menegaskan bahwa survei menggambarkan keadaan persepsi sebelum pemimpin baru mulai menjabat. Maka, data tersebut tidak layak dipakai untuk menyalahkan Suyudi, tetapi justru menunjukkan besarnya pekerjaan yang kini menantinya.

Ipsos mencatat sampel Indonesia sekitar 500 orang usia 21–74 tahun dan mengingatkan bahwa sampel Indonesia lebih urban, berpendidikan, dan/atau mampu secara ekonomi dibanding populasi umum. Hasilnya terutama mencerminkan segmen yang terkoneksi internet. Batasan metodologis ini penting disampaikan, namun tidak menghapus makna temuan: ketidakpercayaan tetap menjadi sinyal publik yang mesti ditanggapi dengan kerja nyata.

SORBAN Mendesak Kapolri Membuka Target Reformasi kepada Warga

Secara editorial, Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN) menilai pergantian pucuk kepemimpinan Polri harus menjadi titik mulai koreksi, bukan pergantian wajah semata. Kepentingan publik menuntut layanan yang mudah dijangkau, proses yang pasti, dan pemeriksaan internal yang tidak berhenti pada pernyataan bahwa institusi akan berbenah.

Kapolri baru perlu mempublikasikan peta jalan pembenahan sejak awal masa jabatan, berikut tenggat dan indikatornya. SORBAN mendorong laporan berkala mengenai kecepatan respons atas aduan, ketepatan pembaruan perkembangan perkara, akses korban pada perlindungan, tindak lanjut dugaan pelanggaran etik, serta penggunaan kekuatan dalam operasi. Data diumumkan secara agregat dengan perlindungan identitas warga agar keterbukaan tidak membahayakan pelapor atau korban.

Target itu harus dapat diuji oleh lembaga pengawas dan masyarakat sipil. Sediakan kanal pengaduan yang sederhana, nomor tindak lanjut yang bisa dilacak, batas waktu jawaban yang jelas, serta mekanisme evaluasi eksternal. Jika kebijakan belum berhasil, pimpinan perlu menerangkan hambatannya dan menyebut langkah koreksi. Jika ada klaim yang keliru, Polri perlu memberi klarifikasi terbuka berbasis dokumen.

Tuntutan tersebut bukan upaya menegasikan tugas polisi menjaga keamanan. Justru, layanan yang dipercaya membuat kerja kepolisian lebih efektif karena masyarakat bersedia menyampaikan informasi, melapor, dan bekerja sama. Fokusnya tegas: Polri harus berbenah sekarang, di bawah Kapolri yang baru, dengan bukti perubahan yang dirasakan warga.

UU 5 Tahun 2026 dan Aturan Etik Menjadi Dasar Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mengubah ketentuan UU Polri dan menegaskan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, serta akuntabilitas, disertai penguatan mekanisme pengawasan kepolisian. Undang-undang itu juga memuat penguatan tugas, fungsi, dan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menyediakan pedoman kode etik profesi dan mekanisme komisi etik.

Bagi SORBAN, keberadaan aturan harus tampak dalam pelaksanaan: komplain dicatat, diperiksa, diberi jawaban, dan ditutup dengan alasan yang dapat dipahami. Mekanisme etik perlu melindungi hak pelapor sekaligus memberi proses adil bagi anggota yang diperiksa. Survei Ipsos tidak membuktikan pelanggaran pidana atau etik tertentu, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai putusan. Perannya adalah menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menilai dan memperbaiki kualitas hubungan Polri dengan masyarakat.

Kesimpulannya, temuan 59% merupakan peringatan publik yang tidak boleh dibiarkan menjadi angka tahunan semata. SORBAN mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto menetapkan reformasi Polri dengan sasaran terbuka, pengawasan yang berjalan, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ini waktunya Polri berbenah.

Catatan akhir: Muhammad Naufal Taftazani, S.H., penulis dan editor dalam perspektif Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN). Editorial: 6 November 2026. Naskah ini menyampaikan pandangan editorial penulis, bukan klaim pernyataan resmi organisasi.

Referensi

1. Ipsos, Ipsos Global Trustworthiness Index 2026, 17 September 2026.
2. CNBC Indonesia, “10 Negara Paling Tak Percaya Polisi, Indonesia Peringkat 1,” 3 November 2026.
3. Sekretariat Kabinet RI, “Presiden Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat sebagai Kapolri dan Wakapolri,” 1 Oktober 2026.
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, 17 Juni 2026.
5. Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, 15 Juni 2022.

Watermark B: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)