SORBAN: Polemik Identitas Peserta Jadi Tamparan bagi Kredibilitas Polda Metro

JAKARTA, 29 Oktober 2026 — Polda Metro Jaya menggelar Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI, Jakarta Pusat, dengan menyebut sekitar 100 mahasiswa mengikuti kegiatan dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad hadir sebagai undangan. Perhatian publik kemudian beralih pada keaslian identitas peserta setelah Bayu Setiadi alias Dino mengaku bukan mahasiswa Undira dan dibayar untuk hadir, sementara UBSI menyatakan tidak mengirim delegasi. Bagi masyarakat yang menaruh harapan pada kepolisian sebagai penjaga kepercayaan, perkembangan ini bukan sekadar polemik atribut; ini menguji kejujuran penyelenggara dan kredibilitas institusi.

Identitas peserta mengubah makna deklarasi mahasiswa

Polda Metro menyebut kegiatan pada Kamis, 29 Oktober 2026 itu digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Rilis acara menyebut sekitar 100 mahasiswa hadir. Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, juga menghadiri acara tersebut sebagai tamu undangan. Deklarasi dan pesan persatuan menjadi inti kegiatan menurut penyelenggara.

Namun, tayangan seorang peserta yang mengenakan almamater Undira memunculkan pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya mewakili mahasiswa. Dalam klarifikasi yang disebarkan organisasi mahasiswa Undira pada 30 Oktober, Bayu Setiadi alias Dino menyatakan bukan mahasiswa Undira. Ia mengatakan datang atas undangan komunitas dan dibayar untuk hadir. Ia juga menyampaikan almamater yang dipakainya diberikan pihak lain tanpa ia tahu asalnya, serta meminta maaf kepada pihak kampus.

Perhatian berikutnya tertuju pada Sari, yang terlihat mengenakan atribut BSI/UBSI. UBSI menyatakan tidak pernah mengirim delegasi atau menerima undangan untuk kegiatan itu dan menyebut Sari bukan mahasiswa aktif. Dosen UBSI Ziko Harnadi menyampaikan keberatan melalui akun pribadinya dan meminta pertanggungjawaban pihak yang diduga membayar peserta. Kritik Ziko tidak boleh digambarkan sebagai pernyataan resmi kampus, tetapi klarifikasi UBSI tentang delegasi dan status mahasiswa menjadi fakta penting dalam polemik.

Gambaran yang utuh juga menuntut kehati-hatian. Unusia menjelaskan bahwa seorang mahasiswanya menghadiri acara atas pilihan pribadi, bukan sebagai wakil institusi maupun BEM. Artinya, bukti yang tersedia tidak menyatakan semua yang hadir bukan mahasiswa atau semua menerima bayaran. Meski demikian, deklarasi yang membawa label “mahasiswa Indonesia” tetap memerlukan standar verifikasi yang jelas agar seorang peserta tidak tampil seolah-olah mewakili kampus tanpa mandat.

Polda Metro kemudian meminta maaf dan menyatakan kritik masyarakat akan dijadikan evaluasi. Polda juga menjelaskan bahwa Raffi Ahmad dan Willie Salim hadir atas undangan. Sampai 2 November, laporan yang diperiksa belum merinci komunitas yang mengundang Bayu, pihak yang memberi bayaran, atau prosedur yang dipakai untuk mengonfirmasi peserta. Karena itu, pembaruan yang paling dibutuhkan publik adalah penjelasan penyelenggara mengenai proses dan tanggung jawab, bukan spekulasi terhadap tamu yang hadir.

SORBAN: dugaan peserta dibayar menampar kredibilitas kepolisian

Dalam perspektif editorial SORBAN, pengakuan peserta yang dibayar dan polemik identitas mahasiswa merupakan tamparan bagi kredibilitas kepolisian. Institusi yang bertugas menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat semestinya memberi teladan kejujuran. Ketika kegiatan resmi polisi membawa nama mahasiswa tetapi identitas peserta dipertanyakan, publik wajar mempertanyakan mutu verifikasi yang dilakukan penyelenggara.

Kredibilitas sebuah deklarasi tidak ditentukan oleh panggung, jumlah peserta yang diumumkan, atau kehadiran tokoh terkenal. Ia ditentukan oleh kesesuaian antara pesan dan cara acara diselenggarakan. Seruan persatuan akan kehilangan bobot bila warga tidak memperoleh jawaban tentang siapa yang diminta hadir, apakah peserta benar-benar mewakili organisasi atau kampus, serta mengapa atribut perguruan tinggi dikenakan oleh orang yang kemudian menyatakan tidak berstatus mahasiswa.

SORBAN menilai permintaan maaf merupakan langkah awal, tetapi belum cukup sebagai pertanggungjawaban. Masyarakat perlu menerima laporan terbuka tentang alur perekrutan, peran komunitas atau pihak penghubung, verifikasi status peserta, penggunaan almamater, dan bentuk pembayaran atau penggantian biaya yang mungkin diberikan. Jika pembayaran memang terjadi, Polda harus menerangkan siapa yang menyetujui, apa dasar dananya, serta apakah mekanisme tersebut tercatat. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa seluruh penyelenggara melakukan pelanggaran; ini adalah kewajiban menjawab kekosongan informasi yang timbul dalam acara yang digelar institusi publik.

Polda sebaiknya menyampaikan hasil evaluasi dengan tenggat yang jelas, menyertakan langkah perbaikan dan pejabat/unit yang bertanggung jawab. Kampus yang namanya tercantum pada atribut peserta juga layak memperoleh penjelasan dan pemulihan reputasi. Identitas pribadi peserta dapat tetap dilindungi; yang harus dibuka adalah proses dan keputusan kelembagaan yang relevan bagi publik.

Untuk kegiatan berikutnya, panitia perlu meminta mandat tertulis jika peserta hadir sebagai delegasi kampus, memeriksa status melalui organisasi atau kanal resmi perguruan tinggi, dan memastikan setiap atribut digunakan dengan izin. Jika peserta hadir sebagai individu, materi komunikasi sebaiknya menyebutnya demikian. Standar sederhana ini mencegah seremoni publik memberi kesan representasi yang tidak pernah diberikan kampus.

Kode etik Polri mengikat standar keterbukaan dan keteladanan

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 5 Tahun 2026 menetapkan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas itu menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai bagian penting dari kerja kepolisian. Karena Polda Metro bertindak sebagai penyelenggara, institusi memikul tanggung jawab menjelaskan tata kelola acaranya sekalipun belum ada kesimpulan mengenai kesengajaan atau pelanggaran oleh orang tertentu.

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menyebut kewajiban pejabat menjaga citra, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Peraturan yang sama menekankan keteladanan melalui kejujuran dan keadilan. Pasal 7 mewajibkan pelayanan yang transparan dan akuntabel, pemberian informasi publik sesuai ketentuan, serta penghormatan terhadap kebenaran dan kejujuran dalam hubungan dengan masyarakat.

Standar tersebut mendukung pemeriksaan yang sungguh-sungguh, bukan vonis dini. Pengakuan menerima bayaran tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana; begitu pula penggunaan almamater oleh peserta tidak otomatis membuktikan keterlibatan aparat. Bukti tentang perekrut, pemberi dana, keputusan panitia, dan keterlibatan pejabat harus dikumpulkan melalui pemeriksaan resmi. Bila ditemukan indikasi pelanggaran etik, mekanisme Propam tersedia; bila terdapat unsur pidana, penanganan harus mengikuti proses hukum dan menjamin hak semua pihak.

SORBAN mendesak Polda Metro mengumumkan audit internal atas verifikasi peserta dan tata kelola kegiatan, membuka proses pendanaan sepanjang informasi itu dapat diungkap menurut hukum, serta menerbitkan SOP tertulis untuk kegiatan yang mengatasnamakan mahasiswa. Publik tidak perlu meminta penghukuman tanpa bukti. Yang dituntut adalah transparansi, akuntabilitas, dan koreksi yang bisa dilihat. Tanpa itu, permintaan maaf akan tinggal sebagai pernyataan sesaat, sementara keraguan terhadap kredibilitas kepolisian terus tumbuh.

Catatan akhir: Muhammad Naufal Taftazani, S.H. Perspektif editorial Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN) Tanggal editorial: 2 November 2026 Naskah merupakan opini editorial kanal SORBAN, bukan klaim sebagai pernyataan resmi organisasi yang telah diterbitkan.

Referensi

1. Tribrata News Polri/Antara, “Polda Metro Jaya dan Mahasiswa Deklarasikan Sumpah Pemuda, Raffi Ahmad Ajak Lawan Hoaks dan Provokasi,” 29 Oktober 2026.
2. Tirto.id, Naufal Majid, “Peserta Deklarasi Sumpah Pemuda di HI Mengaku Bukan Mahasiswa,” 30 Oktober 2026.
3. NU Online Jakarta, Nabil Pratama Nusantara, “Sejumlah Kampus Buka Suara Usai Mahasiswa Ikut Deklarasi Sumpah Pemuda, Dugaan Dibayar Tuai Sorotan,” 30 Oktober 2026.
4. Kompas.com, “Heboh Sari Pakai Almamater UBSI Saat Deklarasi Sumpah Pemuda, Pihak Kampus: Kami Tak Kirim Delegasi,” 31 Oktober 2026.
5. NU Online Jakarta, Nabil Pratama Nusantara, “Polda Metro Jaya Minta Maaf Usai Deklarasi Sumpah Pemuda Menuai Polemik,” 1 November 2026.
6. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2026.
7. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Watermark B: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)