SORBAN Desak CCTV Ponpes Sukoharjo Dibuka dan Diaudit Independen

Penulis: Redaksi Editorial SORBAN

SUKOHARJO, Jawa Tengah — Penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur’an di Mojolaban pada 27 Oktober 2026 dini hari dilakukan polisi untuk mencari orang yang diduga terkait pembakaran dan perusakan warung di Parangjoro. Pengurus menyebut 12 santriwati serta empat ustazah dibawa untuk diperiksa, sementara dua perangkat CCTV dan satu ponsel dilaporkan tetap ditahan. Setelah Polri pada 2 November menyatakan empat personel diperiksa dan dinonaktifkan, SORBAN mendesak rekaman dibuka dan diuji secara independen agar masyarakat tahu bagaimana penggeledahan berlangsung dan apakah prosedurnya dipenuhi.

Dari Dini Hari hingga CCTV Tersisa, Publik Berhak Mengetahui

Penyidikan pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro pada September 2026 menjadi alasan polisi mencari seseorang berinisial I setelah mengamankan tersangka berinisial S. Pada 27 Oktober, polisi menggeledah Ponpes Hamalatul Qur’an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo.

Menurut keterangan sekretaris pesantren kepada Kompas, penggeledahan bermula sekitar pukul 03.20 WIB. Dua belas santriwati dan empat ustazah dibawa sekitar pukul 03.51 WIB ke Polsek Mojolaban, lalu dipindahkan ke Polres sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka dipulangkan pada hari yang sama. Pengurus menyebut pemeriksaan tidak menemukan bukti keterlibatan santri dalam kasus pembakaran warung.

Polri mengatakan Polwan dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dilibatkan, menyampaikan empati atas rasa takut yang dialami anak dan perempuan, serta menjanjikan evaluasi melalui Propam. Sejumlah barang kemudian dikembalikan pada 31 Oktober. Namun pada pemberitaan 2 November, dua unit CCTV dan satu ponsel masih disebut berada dalam penguasaan polisi untuk penyidikan. Laporan tidak membuktikan adanya perubahan atau penghapusan rekaman; justru ketidakjelasan tentang perangkat yang masih ditahan membuat pengamanan dan audit independen mendesak dilakukan.

Pada 2 November, Mabes Polri menyatakan empat personel diperiksa dan dinonaktifkan, termasuk Kapolres Sukoharjo, Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA. Kapolres pengganti ditunjuk melalui mutasi. Bagi masyarakat, pembaruan ini baru satu tahap pertanggungjawaban. Tanpa akses terhadap rekaman, berita acara dan hasil pemeriksaan, warga belum dapat menguji apakah tindakan di pondok benar-benar sesuai prosedur.

SORBAN Menuntut Rekaman Dibuka, Bukan Sekadar Janji Evaluasi

SORBAN berpandangan penegakan hukum kehilangan kepercayaan ketika tindakan aparat tidak dijelaskan dengan bukti yang bisa diperiksa. Penggeledahan yang menimbulkan keluhan, terutama karena santri perempuan dan anak berada di lokasi, wajib ditangani dengan transparansi yang nyata. Pergantian pejabat penting, tetapi publik harus mengetahui siapa memerintahkan tindakan, apa yang dilakukan, barang apa yang dibawa, dan bagaimana perangkat CCTV dijaga sejak disita.

Karena itu, SORBAN menuntut Polri segera mengamankan rekaman asli, membuat salinan forensik, membuka log akses perangkat dan menyerahkan pemeriksaan kepada pengawas independen. Cuplikan yang relevan perlu ditayangkan kepada publik dalam bentuk yang melindungi wajah, suara, nama, dan identitas anak. Bila penyidik menahan bagian tertentu, alasan dan dasar hukumnya harus disampaikan secara tertulis, bukan ditutupi dengan keterangan umum.

Propam harus mengumumkan cakupan pemeriksaan dan hasil yang dapat dibuka. Dengarkan pengurus, wali, santri yang terdampak dan pendamping; lindungi mereka dari tekanan; siapkan pemulihan psikologis serta pastikan kegiatan belajar tidak terganggu. Bila ditemukan pelanggaran, jatuhkan sanksi yang setimpal kepada pejabat maupun pelaksana yang terbukti bertanggung jawab. Bila tidak ditemukan, Polri tetap wajib memaparkan bukti dan alasan yang mendasari kesimpulan itu.

Tuntutan ini tidak menghalangi penyidikan perkara pembakaran warung. Yang ditagih adalah standar yang sama: bukti harus dijaga, tindakan aparat harus bisa diperiksa, dan hukum harus berlaku juga bagi petugas yang menjalankannya. Kepentingan publik dan perlindungan anak menuntut jawaban yang terukur, cepat, dan terbuka.

KUHAP, Pengawasan Propam, dan Hak Warga atas Penjelasan

KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 adalah UU Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 42 mewajibkan berita acara penggeledahan. Pasal 122 mengatur surat perintah/izin penyitaan, pencatatan tindakan, tanda tangan pihak terkait serta saksi, dan salinan dokumen paling lama dua hari sejak penyitaan selesai. Pengurus pesantren perlu memperoleh salinan dokumen yang menjadi haknya; Polri perlu mengumumkan dasar penyitaan dan pertanggungjawaban penguasaan CCTV.

UU Nomor 5 Tahun 2026 mengubah UU Polri dan menegaskan profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan melalui Propam. Prinsip tersebut mengikat setiap tindakan kepolisian. UU Keterbukaan Informasi Publik memberi jalur permohonan akses, meskipun beberapa informasi penegakan hukum dapat dikecualikan. Pengecualian harus dijelaskan secara spesifik; informasi yang dapat dipisahkan dan disamarkan—terutama hasil pemeriksaan prosedur—tetap harus diberikan.

SORBAN merekomendasikan tiga keluaran yang bisa langsung dikerjakan: audit forensik independen atas media asli dan rantai penguasaannya; publikasi berita acara, daftar barang, dan laporan Propam sejauh dapat dibuka; serta rilis cuplikan CCTV yang telah menyamarkan anak. Polri harus mengumumkan tenggat dan pejabat penanggung jawab. Jika pelanggaran terbukti, proses etik, disiplin, administratif atau pidana mengikuti fakta dan unsur hukum yang ditemukan.

Kesimpulan: SORBAN mendesak Polri membuka rekaman CCTV Ponpes Sukoharjo melalui salinan yang dapat diverifikasi, memperlihatkan bukti kepatuhan prosedur, dan mengumumkan hasil pemeriksaan Propam. Publik menunggu pembuktian nyata, bukan janji evaluasi tanpa rekaman.

Catatan akhir

Redaksi Editorial SORBAN

Naskah editorial kepentingan publik; bukan klaim pernyataan resmi organisasi yang belum diterbitkan.

Tanggal editorial: 2 November 2026

Referensi

1. Kompas.com, “Santriwati Ponpes di Sukoharjo Ketakutan Saat Digeledah, Polri Janji Evaluasi Lewat Propam,” 2 November 2026.

2. Kompas.com, “Kapolres Sukoharjo Dicopot dan Diperiksa, Polri: Kami Dengarkan Kritik,” 2 November 2026.

3. Kompas.com, “Kasus Pembakaran Warung Mi Babi Sukoharjo, Polisi Kembalikan Barang Nonbukti,” 31 Oktober 2026.

4. RMOL, “CCTV Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Dikhawatirkan Bernasib seperti Kasus Sambo,” 2 November 2026.

5. BPK RI, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Polri; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Watermark B: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)