SORBAN: Barang Ponpes Dikembalikan, Aduan Tetap Harus Diusut

SUKOHARJO — Pengembalian sejumlah barang oleh Polres Sukoharjo dan kunjungan Propam Mabes Polri ke pondok di Desa Laban pada Sabtu, 31 Oktober 2026, menjadi perkembangan baru setelah penggeledahan 27 Oktober di Sukoharjo dan Karanganyar. Kepolisian menyebut barang yang dikembalikan tidak terkait perkara pembakaran dan perusakan warung di Parangjoro, sementara pengurus pondok menyatakan satu ponsel dan dua CCTV masih ditahan. Propam dilaporkan meminta keterangan pengadu serta mengecek lokasi. Dalam editorial kepentingan publik ini, SORBAN tetap menuntut Kapolri mengusut dugaan pelanggaran dalam penanganan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo.

Pemulangan Barang Memunculkan Selisih Catatan yang Harus Dijelaskan

Perkara ini berawal dari penggeledahan dini hari 27 Oktober 2026 di pondok putri Hamalatul Qur’an, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, serta lokasi lain di Jenawi, Karanganyar. Polisi menyebut penggeledahan tersebut bagian dari penyidikan perkara pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro pada 12 September. Polda menyatakan tindakan dilakukan berdasarkan izin pengadilan dan para saksi anak didampingi. Pengelola pondok menyampaikan keluhan mengenai cara operasi, dampaknya kepada penghuni, serta barang yang ikut dibawa. Klaim-klaim yang diperselisihkan perlu diuji melalui pemeriksaan yang terbuka dan melindungi anak.

Pada 31 Oktober, Polres Sukoharjo mengumumkan pengembalian ponsel, beberapa kendaraan, CPU, drone, dan barang lain yang dinilai tidak terkait perkara. Sebuah brankas berisi emas dan uang dibuka bersama pihak pondok; pendamping Endro Sudarsono menyatakan isinya utuh. Hal-hal ini penting dicatat sebagai perkembangan, tetapi tidak menjawab seluruh keberatan mengenai perlakuan terhadap penghuni dan dasar setiap penyitaan.

Angka ponsel juga perlu direkonsiliasi. Polres, menurut laporan RMOL Jateng dan Tirto, menyebut 17 ponsel kembali. Diyana, dalam laporan detikJateng, mengatakan 16 ponsel telah dapat dibawa pulang dan satu ponsel milik ustazah masih ditahan. Dua CCTV juga belum kembali karena disebut masih diperlukan penyidik. Publik berhak mengetahui apakah perbedaan angka berasal dari lokasi penyitaan yang berbeda atau pencatatan yang belum lengkap. Daftar barang per pemilik, status, alasan penahanan, dan bukti serah terima harus disampaikan kepada pihak terkait.

Jurnal Islam melaporkan Propam Mabes mengunjungi pondok pada sore 31 Oktober, meminta keterangan Diyana, memeriksa pintu kamar dan barang yang dikembalikan, lalu menuju Polsek Mojolaban. Menurut laporan itu, Propam Polda telah memeriksa pengadu pada 30 Oktober. Adapun Polda Jateng menyatakan melalui Wakapolda bahwa dugaan ketidaksesuaian prosedur akan diperiksa objektif dan profesional. Belum ada temuan akhir yang diumumkan.

Propam Datang ke Pondok, Publik Menunggu Hasil yang Terbuka

SORBAN menilai langkah Propam mendengar pengadu dan melihat langsung lokasi patut ditindaklanjuti secara serius. Pemeriksaan tidak cukup mencatat keluhan. Tim harus mencocokkan surat izin, surat tugas, dokumentasi operasi, daftar barang, berita acara, rekaman, serta keterangan penghuni dan wali. Setiap anak harus didengar dengan pendampingan yang sesuai dan tanpa membuka identitasnya ke ruang publik.

Kami tetap menuntut Kapolri mengusut dugaan pelanggaran dalam penanganan Polda Jateng dan Polres Sukoharjo. Pengawasan internal di wilayah tidak boleh menimbulkan keraguan tentang independensi saat satuan yang diperiksa terlibat dalam operasi. Kapolri perlu memastikan Propam Mabes melakukan pengawasan yang efektif, mengumumkan ruang lingkup dan jadwal pemeriksaan, serta menyampaikan kesimpulan dan tindak lanjutnya secara terbuka dengan tetap melindungi anak dan materi penyidikan yang sah.

Ombudsman RI pada 31 Oktober meminta Polda Jateng mengevaluasi cara penggeledahan dan pemeriksaan, menjelaskan dasar hukum serta status saksi, menyerahkan salinan berita acara penyitaan, mengembalikan barang yang tidak berkaitan, dan membantu pemulihan psikososial. MUI pada 30 Oktober juga meminta klarifikasi terbuka dan pemeriksaan Propam yang objektif. Desakan dari lembaga-lembaga tersebut menunjukkan kepentingan publik yang nyata: masyarakat perlu tahu bahwa kewenangan kepolisian memiliki pengawasan yang bekerja dan keluhan tidak diselesaikan dengan imbauan agar semua pihak tenang.

SORBAN tidak menyatakan dugaan pelanggaran telah terbukti. Justru karena hasil belum diumumkan, Kapolri harus memastikan pemeriksaan berujung pada temuan yang dapat diuji. Bila bukti menunjukkan pelanggaran, pelakunya harus diproses. Bila tidak, kepolisian tetap perlu menjelaskan bukti, prosedur, dan dasar keputusan agar kepercayaan tidak dibangun semata-mata dari klaim sepihak.

Akuntabilitas Polri Memerlukan Audit, Dokumen, dan Pemulihan

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah berlaku saat operasi berlangsung. Pasal 114 mengatur penunjukan surat tugas dan izin penggeledahan, saksi, serta berita acara. Pasal 119–122 mengatur izin dan tata cara penyitaan, pencatatan, saksi, berita acara, dan penyerahan salinannya kepada pihak yang berhak. Pemeriksaan Propam perlu menjawab apakah kewajiban itu dijalankan dan kapan dokumen disampaikan. Bila barang tetap diperlukan, pemiliknya harus memperoleh keterangan mengenai alasan dan status hukumnya.

UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 2026 mewajibkan tindakan sesuai hukum, penghormatan HAM, dan prinsip profesional, proporsional, transparan, serta akuntabel. Pasal 19 mengatur bahwa tindakan mendesak harus sebanding dengan ancaman dan menimbulkan kerugian seminimal mungkin. Pasal 19A menempatkan pengawasan profesi dan pengamanan sebagai unsur pengawasan resmi. Ketentuan tersebut memberi dasar bagi Kapolri untuk memeriksa langsung kualitas pengawasan, bukan hanya menunggu kesimpulan administratif.

Penutup: Pengembalian barang adalah perkembangan yang patut dicatat, tetapi belum mengakhiri pertanyaan publik. SORBAN tetap meminta Kapolri mengusut dugaan pelanggaran oleh Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo, mengumumkan hasil pemeriksaan Propam yang dapat dipertanggungjawabkan, memperjelas status setiap barang, serta memastikan perlindungan dan pemulihan santri. Akuntabilitas harus terlihat dalam dokumen, penjelasan, dan tindak lanjut.

Catatan akhir

Penulis: Redaksi editorial SORBAN.

Kapasitas: Naskah editorial kepentingan publik untuk SORBAN; bukan klaim pernyataan resmi organisasi yang telah diterbitkan.

Tanggal editorial: Ahad, 1 November 2026.

Watermark: Muhammad Naufal Taftazani | sorban.naufallawyer.com | Solidaritas Rakyat untuk Bangsa dan Negara (SORBAN)

Referensi

1. detikJateng, “Polisi Telah Kembalikan Motor-HP yang Disita Saat Penggeledahan Ponpes HQ,” 31 Oktober 2026.
2. RMOL Jateng, “Kotak Berisi Emas Masih Terkunci Rapat, Polres Sukoharjo Kembalikan Puluhan Barang Sitaan Kasus Parangjoro Grogol,” 31 Oktober 2026.
3. Tirto, “Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes Putri Hamalatul Quran,” 31 Oktober 2026.
4. Jurnal Islam, “Propam Mabes Polri Tindak Lanjuti Aduan Penggerebekan Pesantren di Laban Sukoharjo,” 1 November 2026.
5. detikNews, “Polda Jateng Libatkan Propam Terkait Penggeledahan Kasus Warung Mi Babi,” 31 Oktober 2026.
6. Ombudsman RI, Siaran Pers Nomor 068/HM.01/X/2026, “Ombudsman RI Ingatkan Polri: Kewenangan yang Sah Harus Dijalankan dengan Cara yang Patut,” 31 Oktober 2026.
7. MUI, “Menjaga Martabat Santri dan Marwah Pesantren dalam Penegakan Hukum,” 30 Oktober 2026.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.